SANGATTA- Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah melaksanakan fungsi legislasi dan pengawasan berupa masukan, kritikan dan saran atas usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak dan Retribusi Daerah serta Raperda Penyerahan Prasarana, Utilitas Umum Pada Kawasan Perumahan di Kutim. Hal itu disampaikan Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kabupaten (Pemkesra Seskab) Poniso Suryo Renggono mewakili Bupati Kutim dalam Sidang Paripurna ke 5 DPRD pada Jumat (15/9/2013).
“Saran dan masukan dari Fraksi DPRD Kutim menjadi masukan dan referensi yang sangat berharga dalam upaya pembentukan produk hukum daerah yang berkeadilan, memiliki asas manfaat, punya kepastian hukum yang tegas dalam pelaksanaanya di masyarakat,” ujar Poniso yang mantan Camat Rantau Pulung.
Ada beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam Raperda Pajak dan Retribusi Daerah sesuai tanggapan fraksi DPRD Kutim. Yakni, berkeadilan, transparan, semakin optimal, edukatif, rasional dan akuntabel. Serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Semua itu menjadi catatan penting bagi Pemkab Kutim.
Terhadap Raperda Penyerahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Pada Kawasan Perumahan, Pemkab Kutim diingatkan agar fasilitas yang diberikan harus memenuhi standar kualitas, menjadi payung hukum. Sehingga pengembangan kawasan perumahan menjadi sehat, aman, serasi dan teratur. Kemudian fasilitas yang diberikan bertujuan untuk sinergitas pengembangan wilayah.
“Kami (Pemkab Kutim) harapkan segera dilakukan pembahasan, sehingga menjadi dasar hukum bagi OPD melaksanakan tangggung jawabnya,” harap Poniso. (kopi4/kopi3)
