Seskab Kutim Rizali Hadi saat menghadiri kegiatan Gebyar Pelayanan Prima 2024. Foto: Nami/Pro Kutim
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menggelar acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel pada Senin, (8/10/2024). Acara ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pelayanan publik yang transformatif, inovatif, dan inklusif melalui proses pelayanan digital.
Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo menekankan pentingnya peran birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kehadiran birokrasi itu harus melayani, bukan mempersulit, dan bukan malah memperlambat. Tolak ukur keberhasilan adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima, dan kemudahan urusan masyarakat,” ujar Presiden dalam tayangan video.
Senada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur (Seskab Kutim) Rizali Hadi yang turut menghadiri acara, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang memfokuskan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam administrasi perizinan.
“Kami sedang membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya menyatukan berbagai pelayanan di masyarakat dalam satu tempat,” ungkap Rizali Hadi.
Rizali menambahkan MPP diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam mengurus berbagai izin yang dibutuhkan masyarakat.
“Inovasi pelayanan yang kami lakukan adalah langkah nyata untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Kami ingin memastikan masyarakat merasakan manfaat langsung dari layanan yang kami sediakan,” lanjutnya.
Sebelumnya dalam pidatonya, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, yang juga hadir dalam acara tersebut, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini. Ia menggarisbawahi bahwa pembangunan MPP akan memberikan motivasi kepada pemerintah daerah untuk terus meningkatkan mutu layanan publik.
“Dengan adanya MPP, kita berharap masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses berbagai layanan. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Anas.
Acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 ini juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta para pejabat kabupaten dan kota. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Dengan digelarnya Gebyar Pelayanan Prima, diharapkan masyarakat Indonesia dapat merasakan langsung manfaat dari pelayanan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Kementerian PAN-RB berkomitmen untuk terus berinovasi dan melakukan reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia.
Acara ini menjadi momentum penting dalam menciptakan birokrasi yang lebih baik dan lebih dekat dengan masyarakat, serta menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan yang lebih baik bagi rakyat.(kopi9/kopi13/kopi3)
