Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi saat diwawancarai awak media. Foto: Habibah Pro Kutim
SANGATTA – Ketimpangan infrastruktur dasar antara desa dan kota masih menjadi pekerjaan rumah besar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Di tengah luasnya wilayah dan tantangan geografis yang kompleks, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi menyusun strategi jangka panjang yang mulai dijalankan pada 2026. Program pembangunan dengan skema multiyears dirancang sebagai solusi sistemik atas keterbatasan anggaran tahunan, sekaligus menjadi tumpuan pemerataan infrastruktur di daerah terpencil.
“Wilayah Kutim itu sangat luas, ditambah beragam bentangan alamnya. Banyak effort yang dibutuhkan untuk menjangkau semua desa,” ujar Wabup Kutim Mahyunadi, dalam konferensi pers usai menghadiri penyerahan penghargaan Explore Potensi Desa 2025 yang digelar Pemuda Kutim Hebat di ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Senin (19/5/2025).
Ia menegaskan, ada tiga kebutuhan dasar yang menjadi fokus utama pembangunan ke depan. Yakni jalan, air bersih, dan listrik. Menurut Mahyunadi, ketimpangan penyediaan infrastruktur ini bukan sekadar soal kenyamanan, tetapi berkaitan erat dengan meningkatnya urbanisasi serta kesenjangan ekonomi dan sosial antarwilayah.
Mahyunadi mengungkapkan, pada 2026 Pemkab Kutim akan menerapkan pola pembiayaan multiyears untuk proyek-proyek strategis yang sangat dibutuhkan masyarakat. Skema ini diyakini mampu mempercepat penyelesaian proyek yang selama ini tersendat karena keterbatasan anggaran tahunan dan proses administrasi yang panjang.
“Dengan sistem penganggaran seperti sekarang, mulai dari asistensi, pergeseran, sampai efisiensi, kita butuh banyak akal. Karena itu, pendekatannya juga harus persuasif dan kekeluargaan, termasuk kepada perusahaan-perusahaan di sekitar desa,” tutur Mahyunadi.
Dalam kunjungan lapangannya ke sejumlah kecamatan di pedalaman, Mahyunadi menyaksikan sendiri kondisi jalan yang memprihatinkan. Beberapa ruas yang rusak parah harus segera diperbaiki, karena menjadi satu-satunya akses bagi aktivitas warga.
“Kalau menunggu betonisasi tentu butuh waktu. Tapi kita bisa lakukan perbaikan darurat dengan melibatkan perusahaan yang ada. Mereka sangat kooperatif, tinggal bagaimana komunikasi kita bangun,” katanya.
Mahyunadi mencontohkan sejumlah ruas jalan prioritas, seperti jalan dari Desa Senambah dan Ngayau di Kecamatan Muara Bengkal, Kelinjau Ilir dan Senyiur di Muara Ancalong, Long Bentuq di Busang. Serta jembatan di Kaubun. Selain itu, ada pula jalan sepanjang 17,47 kilometer yang menghubungkan Dusun Seliung ke Tanjung Mangkalihat di Kecamatan Sandaran.
Sementara itu, untuk urusan elektrifikasi desa, Mahyunadi menegaskan bahwa seluruh desa yang belum teraliri listrik akan menjadi prioritas selama periode kepemimpinan Ardiansyah-Mahyunadi (2025-2030). Walaupun secara regulasi menjadi tanggung jawab PLN, Pemkab Kutim tidak akan lepas tangan.
“Untuk daerah-daerah terpencil, pendekatannya tidak bisa konvensional. Medannya berat, jauh dari pusat distribusi. Kita butuh solusi inovatif yang berbasis potensi lokal,” ujarnya.
Beberapa alternatif yang akan dikembangkan antara lain panel surya berbasis komunal, tenaga mikrohidro, pemanfaatan kelebihan daya perusahaan sawit, biomassa dari limbah sawit. Serta kerja sama program Listrik Desa dengan PLN yang disubsidi. Mahyunadi menyebut, untuk menghadirkan listrik ke desa-desa pelosok, perlu konsolidasi antara pemerintah, BUMN, swasta, dan masyarakat.
“Kita perlu gotong royong lintas sektor. Kalau hanya mengandalkan APBD atau PLN saja, butuh waktu puluhan tahun,” tegasnya.
Selain jalan dan listrik, kebutuhan akan air bersih juga menjadi perhatian utama. Di banyak desa, warga masih mengandalkan sumber air dari sungai atau tadah hujan yang kualitasnya tidak terjamin. Untuk itu, pembangunan jaringan air bersih akan masuk dalam daftar prioritas multiyears 2026.
“Kita ingin masyarakat Kutim di mana pun tinggal punya hak yang sama atas infrastruktur dasar. Jalan yang layak, listrik yang terang, dan air bersih yang sehat. Ini bukan soal proyek, ini soal keadilan,” pungkas Mahyunadi.
Langkah-langkah yang disusun Pemkab Kutim menunjukkan arah pembangunan yang lebih terencana dan terfokus. Dalam konteks pembangunan nasional, model ini bisa menjadi referensi penting bagi daerah-daerah dengan karakteristik geografis dan tantangan serupa. Multiyears bukan hanya skema teknis, tetapi juga penanda komitmen jangka panjang terhadap pemerataan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (kopi4/kopi3)
