Foto Ist : Kepala DLH Baru Aji Wijaya Effendi
SANGATTA – Jumat (22/8/2025) pagi, Ruang Meranti di Kantor Bupati Kutai Timur (Kutim) dipenuhi suasana khidmat. Para pejabat, staf, hingga undangan resmi menyaksikan prosesi pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan memegang kendali pada sektor krusial. Salah satunya adalah jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Aji Wijaya Effendi berdiri tegak, mengucap sumpah jabatan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutim, sebuah posisi yang menuntut keberanian mengambil keputusan di tengah meningkatnya persoalan sampah, polusi, dan kewajiban perusahaan menjaga kelestarian alam.
Selesai seluruh rangkaian prosesi pengambilan sumpah dan janji jabatan, Jaya, sapaan karib Aji Wijaya Effendi menyampaikan arah kebijakan yang akan menjadi fokusnya. Bagi dia, persoalan sampah adalah masalah nyata yang membutuhkan solusi mendesak.
“Untuk program prioritas kami sasar Tempat Pengelolaan Akhir (TPA). Tapi kami akan tunggu instruksi dari Pak Bupati. Kami juga ingin memberi kesan kepada masyarakat untuk bertanggung jawab mengenai sampahnya. Jangan ke pemerintah semua. ‘Sampahku, tanggungjawabku’,” tegasnya di hadapan wartawan.
Kutipan itu seolah menjadi slogan awal dari kepemimpinannya. Kutim, sebagai daerah dengan laju pertumbuhan penduduk dan industri yang cepat, menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Setiap hari, timbunan sampah rumah tangga dan industri terus meningkat, sementara kesadaran warga untuk memilah dan mengurangi sampah masih minim. Jaya ingin menggeser paradigma bahwa sampah bukan semata urusan pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama.
Namun, ia tak menutup mata bahwa pekerjaan besar justru bermula dari dalam instansinya. Sebelum melangkah lebih jauh, ia menegaskan bahwa pembenahan internal di DLH adalah prioritas. Struktur, kinerja, dan koordinasi lembaga perlu dirapikan agar program-program besar bisa dijalankan efektif.
“Kami ingin menata dari dalam dulu, sebelum bicara lebih jauh soal program besar,” ujarnya menambahkan.
Tantangan lain yang tak kalah penting datang dari dunia usaha. Kutim adalah salah satu lumbung investasi di Kalimantan Timur (Kaltim), dengan banyak perusahaan tambang, perkebunan, hingga industri jasa yang beroperasi. Dia menegaskan, kepatuhan perusahaan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) akan menjadi perhatian serius DLH.
“Semua perusahaan punya tanggung jawab mengenai lingkungan. Mereka punya tanggung jawab soal AMDAL. Kami juga akan evaluasi mengenai hal itu,” pungkasnya.
Pelantikan Jaya yang sebelumnya menjabat Kepala BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) bukan sekadar seremonial pergantian jabatan. Di pundaknya kini bertumpu harapan agar tata kelola lingkungan di Kutim tidak lagi berjalan setengah hati. Dari penanganan sampah di TPA, pembenahan kelembagaan DLH, hingga pengawasan ketat terhadap perusahaan, semuanya menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan barunya. Masyarakat menunggu, apakah jargon “sampahku, tanggung jawabku” akan sekadar menjadi kalimat simbolis atau benar-benar diwujudkan dalam aksi konkret yang berdampak. (*/kopi3)
