Kepala Diskominfo Staper Kutim Ronny Bonar. Foto: Lintang/Pro Kutim
SANGATTA – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutai Timur (Kutim), Ronny Bonar menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim akan teruk melakukan pemerataan akses internet hingga desa serta penguatan keamanan digital untuk menekan penyebaran disinformasi dan hoaks yang berpotensi mengganggu stabilitas informasi publik. Hal ini disampaikan usai pembukaan Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) XLI gelaran Diskominfo Staper Kutim bersama PWI Kutim di D’Lounge Hotel Royal Victoria, Selasa (18/11/25).
Sebagai langkah awal, Diskominfo Staper Kutim menitikberatkan perhatiannya pada pemerataan akses internet yang menjadi kebutuhan dasar bagi kelancaran administrasi pemerintahan desa. Ronny menjelaskan bahwa saat ini infrastruktur internet dasar telah tersedia di seluruh wilayah administrasi desa. Ia menegaskan bahwa keberadaan jaringan internet di desa menjadi fondasi utama untuk memperlancar sistem administrasi pemerintahan.
“Untuk 139 desa dan dua kelurahan, semua sudah tersedia jaringan internet di kantor desa, karena memang tujuannya untuk memperlancar administrasi” jelasnya.
Diskominfo Staper juga tengah menyelaraskan program ini dengan kebijakan Gratispol Provinsi Kaltim agar layanan internet publik dapat diperluas secara bertahap. Namun, tantangan berupa wilayah blank spot masih ditemui di beberapa lokasi karena luasnya wilayah Kutim.
“Kita enggak bisa menutup mata bahwa ada tempat daerah blank spot karena luasan kita,” ungkapnya.
Karena itu, pihaknya kini melakukan inventarisasi titik-titik yang belum terlayani jaringan.
“Mana yang bisa dijangkau provider, mana yang tidak. Nah, itu yang kita coba pelan-pelan menutupi,” tambahnya.
Selain membuka akses baru, Diskominfo Staper juga menambah kapasitas jaringan pada titik yang sudah terpasang agar layanan semakin optimal.
Selain peningkatan layanan internet, Diskominfo Staper juga mulai memusatkan perhatian pada aspek keamanan digital yang kini menjadi tantangan baru di era keterbukaan informasi. Maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi menjadi perhatian serius karena dinilai dapat memengaruhi opini publik serta mengganggu kinerja pemerintah.
“Pemeberitaan seperti itu tergantung kepada masyarakat yang menerimanya, yang penting kita bekerja sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.
Sebagai bentuk antisipasi, Pemkab Kutim tengah menyusun rencana pembentukan Patroli Siber untuk memperkuat sistem keamanan informasi. Meski masih pada tahap perencanaan, sejumlah koordinasi dengan berbagai pihak telah dilakukan.
Ia menegaskan bahwa langkah awal adalah memperkuat komunikasi internal serta menjalin kerja sama dengan insan pers di Kutim.
“Langkah pertama adalah merapatkan barisan, ini salah satunya, merapatkan barisan dengan insan pers melalui PWI Kutim,” tegasnya.
Tak hanya fokus pada ruang digital, Diskominfo Staper Kutim turut memperkuat sistem pengawasan fisik melalui program pemasangan CCTV di berbagai titik yang dinilai strategis. Di sejumlah kantor desa, kantor camat, hingga lokasi rawan lainnya, pemasangan perangkat tersebut sudah dilakukan dan kini mencapai sekitar 50–60 persen.
Pemasangan di desa lainnya akan terus dilanjutkan sesuai kemampuan anggaran. Upaya ini dijalankan untuk meningkatkan pengawasan aktivitas perkantoran dan memperkuat keamanan lingkungan.
“Tujuan kita memasang CCTV bukan mau memata-matai, namun untuk memantau aktivitas administrasi perkantoran” tegasnya.
Program ini juga melibatkan kepolisian dan Dinas Perhubungan (Dishub). Dishub fokus pada aspek lalu lintas, sementara Diskominfo menangani titik-titik yang dinilai rawan dari sisi keamanan. Selain itu, perluasan layanan Wi-Fi sekolah serta fasilitas UPT seperti perpustakaan, Pusban, dan Puskesmas juga tengah digarap.
Sebagai penunjang di wilayah yang belum memiliki pasokan listrik memadai, pemerintah berencana menyiapkan solar panel sebagai sumber energi alternatif agar perangkat internet dan CCTV tetap dapat beroperasi.
Melalui berbagai langkah ini, Diskominfo Staper Kutim menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan digital yang merata, aman, dan mendukung roda pemerintahan hingga ke tingkat desa.(kopi17/kopi13/kopi3)
