Pertemuan Pemkab Kutim membahas Sekolah Rakyat di Kampus STIPER. Foto: Bahtiar/Nasruddin Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus bergerak cepat dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Langkah ini dipertegas melalui rapat koordinasi intensif mengenai rencana pengalihan fungsi sebagian fasilitas Kampus Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) menjadi Sekolah Rakyat (SR) di Ruang Ulin Kantor Bupati Kutim, Kamis (26/2/2026).
Rapat krusial tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kutim Mahyunadi. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kutim Ernata Hadi Sujito, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim Akhmad Asari, serta jajaran petinggi Yayasan STIPER.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Mahyunadi menegaskan bahwa pemanfaatan aset STIPER sebagai Sekolah Rakyat adalah bukti nyata kehadiran pemerintah daerah dalam menghadirkan solusi pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Program ini dirancang khusus untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga prasejahtera agar tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak.
“Kita ingin memastikan seluruh aspek, baik dari sisi legalitas, sarana prasarana, hingga kesiapan tenaga pendidik benar-benar matang sebelum program ini berjalan. Ini bukan sekadar membangun fisik, tapi membangun sistem yang kuat,” tegas Mahyunadi.
Mahyunadi juga memberikan target waktu yang spesifik. Ia berharap seluruh dokumen dan persiapan teknis sudah rampung sesaat setelah Idulfitri tahun ini.
“Setelah Lebaran, semuanya harus sudah invite (siap diajukan). Kita akan segera sampaikan ke Kementerian Sosial (Kemensos) agar dapat segera ditinjau dan program ini bisa langsung kita laksanakan,” tambahnya.
Mengenai kebutuhan infrastruktur, Mahyunadi menekankan perlunya standar hunian yang memadai karena sekolah ini rencananya akan berbasis asrama. Setidaknya dibutuhkan dua lokal bangunan utama yang terpisah untuk siswa putra dan putri.
Selain ruang kelas, Pemkab Kutim menginstruksikan penyediaan kamar bagi guru pembimbing, ruang perpustakaan, fasilitas tempat tidur asrama, hingga ketersediaan dapur umum. Kelengkapan ini dinilai penting agar lingkungan belajar mengajar tetap kondusif dan terjaga kualitasnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Kutim, Ernata Hadi Sujito menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses rintisan ini secara berkesinambungan. Dinsos berkomitmen melakukan koordinasi melekat dengan pihak Yayasan STIPER untuk melakukan verifikasi bangunan dan pendataan calon peserta didik.
“Kami akan memastikan program ini tepat sasaran. Fokus kami saat ini adalah sinkronisasi dengan yayasan guna mendukung pembangunan gedung dan akses pendidikan yang memadai bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Ernata.
Gayung bersambut, perwakilan pihak Yayasan STIPER Kahar memberikan lampu hijau terhadap rencana mulia ini.
“Ketua dan pengurus yayasan menyatakan dukungan 1.000 persen terhadap pemanfaatan fasilitas kampus mereka yakni menggunakan Gedung Kehutanan. Meski demikian, pihak yayasan mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek administrasi dan keberlanjutan kelembagaan agar tidak terjadi kendala hukum atau operasional di masa depan,” sebutnya.
Rapat koordinasi ini menjadi tonggak awal bagi penyusunan mekanisme teknis dan pembagian tugas antar Perangkat Daerah (PD). Dengan sinergi yang kuat, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi mercusuar baru bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kutim.(kopi7/kopi13/kopi3)
