Pemkab Kutim mengikuti Rakor Kemendagri terkait inflasi. Foto: Dewi/Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan bahwa kondisi inflasi daerah masih relatif stabil, meskipun terdapat sejumlah catatan penting terkait kenaikan harga komoditas pangan serta perbedaan data harga di lapangan. Hal tersebut terungkap dalam rapat pemantauan inflasi yang berlangsung pada Senin (6/4/2026) di Ruang Rapat Diskominfo Staper Kutim.
Dalam arahannya Wakil Bupati Mahyunadi pada rapat pengendalian inflasi, disebutkan bahwa inflasi Kutim tidak menunjukkan lonjakan maupun penurunan signifikan yang dapat merugikan produsen maupun masyarakat.
“Daya beli masyarakat pun dinilai masih terjaga,” terangnya.
Namun demikian, perhatian khusus tertuju pada komoditas telur. Di pasar lokal, harga telur tercatat rata-rata Rp 1.927 per butir.
“Dengan asumsi satu piring berisi 18 butir, harga tersebut setara sekitar Rp 34.700 per kilogram. Angka ini lebih tinggi sekitar Rp 4.700 dibandingkan harga acuan nasional yang berada di kisaran Rp 30.000 per kilogram,” tambah Wakil Bupati Mahyunadi.
Perbedaan metode penghitungan nasional menggunakan satuan kilogram, sementara pasar lokal menggunakan satuan butir menjadi salah satu kendala dalam melakukan perbandingan harga secara akurat.
Selain itu, rapat juga menyoroti adanya selisih antara data harga yang dirilis Dinas Perdagangan dengan kondisi riil di pasar. Contohnya pada komoditas cabai merah, di mana harga yang tercatat berbeda cukup signifikan dengan harga yang dirasakan pedagang dan konsumen.
“Perlu dilakukan pemantauan lebih teliti dan cross-check langsung ke lapangan agar data yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya,” tegas Mahyunadi.
Secara nasional, inflasi tercatat sebesar 0,41 persen (month-to-month) dan 3,84 persen (year-on-year). Sementara itu, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kutim mencapai 0,99 persen pada hari yang sama, atau sekitar 0,5 persen lebih tinggi dibandingkan nasional.
Kemudian, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menambahkan, rencana penerapan Work From Home (WFH) di lingkungan pemerintah daerah. Kebijakan ini akan ditindaklanjuti melalui keputusan Bupati Kutim dalam waktu dekat.
Pemerintah juga mengingatkan pentingnya akurasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Dinas Perdagangan diminta meningkatkan frekuensi pemantauan dan validasi harga pasar agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
Selain isu inflasi, dalam kesempatan yang sama, Mahyunadi turut menyampaikan pentingnya transisi energi dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan, seperti energi surya. Penggunaan kendaraan listrik juga mulai diperkenalkan sebagai alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Disebutkan, biaya operasional kendaraan listrik dinilai jauh lebih rendah. Bahkan, perjalanan pulang-pergi Sangatta – Balikpapan hanya membutuhkan biaya sekitar Rp 125.000. Selain itu, kendaraan listrik dinilai lebih nyaman dengan akselerasi yang lebih baik.
“Pemerintah daerah pun mendorong dinas-dinas untuk mulai mempertimbangkan penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari langkah menuju efisiensi energi di masa depan,” tutup Mahyunadi.
Senada, Ketua DPRD Kutim Jimmi dalam rapat tersebut menambahkan juga membahas kondisi inflasi pasca-Lebaran, khususnya lonjakan harga cabai yang sempat menyentuh Rp 180.000 per kilogram sebelum hari raya. Meski mengalami penurunan, harga tersebut masih dinilai tinggi oleh pedagang.
“Pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan guna menanam cabai sebagai langkah antisipasi menjelang Hari Raya Iduladha. Mengingat masa tanam cabai membutuhkan waktu 2–3 bulan, persiapan dinilai perlu dilakukan sejak dini,” sebut Jimmi.
Di sisi lain, kualitas dan harga telur juga dipengaruhi oleh pakan ternak. Ketergantungan terhadap pasokan pakan dari luar daerah menjadi tantangan tersendiri bagi Kutim.
“Oleh karena itu, upaya menuju kemandirian pangan, termasuk produksi pakan mandiri, dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga,” terang Jimmi.
Secara keseluruhan, rapat ini menegaskan bahwa meskipun inflasi Kutim masih terkendali, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga, meningkatkan akurasi data pasar, serta mendorong kemandirian pangan dan efisiensi energi di daerah.(kopi15/kopi13)
