Wakil Bupati Kutim Mahyunadi saat diwawancarai media usai kegiatan. Foto: Lintang/Pro Kutim
SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring, Senin (6/4/2026). Pertemuan berskala nasional ini diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia guna menyelaraskan langkah penekanan harga pangan di tingkat wilayah.
Rakor tersebut menghadirkan laporan komprehensif dari berbagai instansi pusat, mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, hingga Bulog. Fokus utama pelaporan meliputi perkembangan inflasi dan deflasi pada komoditas bahan pokok, khususnya beras dan minyak goreng.
Usai mengikuti rangkaian kegiatan, Wakil Bupati Mahyunadi memberikan pernyataan mengenai kondisi spesifik di Kabupaten Kutim. Ia memaparkan bahwa angka inflasi bulanan (month-to-month) di Kutim berada pada angka 0,99 persen, sedikit di atas angka nasional yang tercatat 0,41 persen.
“Secara umum kondisi kita cenderung aman dan stabil, namun ada catatan pada harga telur yang masih tinggi karena faktor biaya pakan. Saya juga meminta dinas terkait untuk lebih teliti melakukan cross-check ke lapangan agar data harga pangan yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan fakta yang dirasakan masyarakat di pasar,” tegas Mahyunadi.
Menanggapi hal tersebut, Pemkab Kutim mendorong langkah jangka panjang sesuai arahan Mendagri dan Kementerian Pertanian.
“Masyarakat disarankan memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan konsumsi rumah tangga seperti cabai dan sayur-mayur. Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk memaksimalkan lahan yang ada guna memproduksi pangan secara mandiri, seperti jagung pakan, agar kita tidak terus bergantung pada pasokan dari luar,” pungkasnya.
Selain menyoroti stabilitas pangan, Mahyunadi juga membagikan langkah konkret dalam efisiensi operasional pemerintah melalui penggunaan kendaraan dinas listrik. Pengalaman pribadinya menggunakan mobil listrik selama setahun terakhir terbukti mampu memangkas biaya operasional perjalanan dinas hingga lebih dari 50 persen.
“Untuk rute Sangatta-Balikpapan pulang-pergi, biaya pengisian daya tidak sampai Rp 300.000, jauh lebih irit dibanding kendaraan konvensional yang mencapai Rp 600.000. Saya menyarankan kepada seluruh perangkat daerah agar ke depan mulai mempertimbangkan pengadaan kendaraan listrik sebagai upaya efisiensi anggaran daerah,” pungkasnya.(kopi17/kopi13)
