Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Foto: Irfan/Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyambut positif rencana pembangunan bandara di Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Maloy yang diprakarsai oleh PT Indonesia Plantation Synergi (IPS). Kehadiran infrastruktur udara tersebut dinilai strategis dalam mempercepat konektivitas di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, mengungkapkan bahwa usulan pembangunan bandara tersebut sebelumnya telah disampaikan langsung oleh pihak manajemen PT IPS kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji. Meski secara administratif pemerintah daerah belum menerima surat tembusan resmi, Ardiansyah menegaskan dukungannya terhadap inisiatif sektor swasta tersebut.
“Sampai saat ini memang belum ada tembusan rencana pembangunan ke Bupati. Namun, kami tetap merespons positif. Apalagi jika pembangunannya bertujuan untuk mempermudah aksesibilitas di kawasan ekonomi,” ujar Ardiansyah belum lama ini.
Dukungan pemerintah daerah ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kutim yang tengah berfokus pada penguatan infrastruktur dan transportasi makro. Pembangunan bandara dan optimalisasi pelabuhan merupakan bagian dari 50 program prioritas pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kutim untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
Ardiansyah menyebutkan, kehadiran bandara di KPB Maloy akan menjadi katalisator bagi KEK Maloy yang selama ini diproyeksikan sebagai pusat industri pengolahan minyak sawit dan nilai tambah komoditas unggulan lainnya. Terlebih, terdapat arahan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar bandara yang dibangun oleh pihak swasta nantinya dapat melayani kepentingan umum, bukan sekadar operasional internal perusahaan.
“Gubernur mempersyaratkan bandara yang bisa digunakan untuk umum. Jika itu terwujud, tentu sangat menguntungkan bagi daerah karena kita tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran untuk membangun dari nol di titik tersebut,” tambahnya.
Selain menunggu realisasi rencana di Maloy, Pemkab Kutim juga tengah menempuh langkah paralel untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara masyarakat Sangatta dan sekitarnya. Saat ini, pemerintah daerah sedang menjalin komunikasi intensif dengan PT Kaltim Prima Coal (KPC) terkait pemanfaatan Bandara Tanjung Bara.
Pemerintah berharap bandara milik perusahaan tambang tersebut dapat segera melayani penerbangan komersial secara rutin bagi masyarakat umum.
“Sementara ini, kami meminta KPC untuk membuka jalur umum guna melayani kebutuhan mobilitas masyarakat yang kian tinggi,” kata Ardiansyah.
Langkah ini diambil mengingat jarak tempuh darat dari Kutim menuju ibu kota provinsi maupun bandara internasional terdekat masih memakan waktu cukup lama. Dengan terbukanya akses udara di beberapa titik strategis seperti Sangatta dan Maloy, diharapkan iklim investasi di Kutim akan semakin kompetitif dan mampu mengakselerasi pemerataan pembangunan di wilayah pesisir Kalimantan Timur.(*/kopi13)
