Foto: ist
SANGATTA – Kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) pada 2025 menunjukkan capaian yang mencolok. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula dipatok sebesar Rp441,16 miliar justru terlampaui hingga Rp550,93 miliar. Dengan demikian, tingkat realisasinya mencapai 124,88 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Capaian tersebut menjadi penanda bahwa pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah berjalan efektif meski belum maksimal. Selain mencerminkan kapasitas fiskal yang kian menguat, angka itu juga menggambarkan potensi ekonomi daerah yang terus diolah melalui optimalisasi berbagai sektor penerimaan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim, Syahfur, menyatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari upaya intensifikasi serta penataan pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan secara berkelanjutan.
“Realisasi PAD Kutai Timur tahun 2025 mencapai Rp550.929.888.094 dari pagu Rp441.156.749.882 atau sebesar 124,88 persen,” ujar Syahfur, belum lama ini.
Ia menjelaskan, kontribusi terbesar berasal dari sektor pajak daerah. Pada 2025, pajak daerah ditargetkan Rp283.881.846.214 dengan realisasi Rp301.079.471.087 atau 106,06 persen. Sementara retribusi daerah yang dipatok Rp124.927.854.000 terealisasi Rp137.414.567.867 atau 110 persen.
Adapun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan Rp7.527.260.223 dan terealisasi penuh sebesar Rp7.527.260.223 atau 100 persen. Lonjakan paling signifikan terjadi pada komponen lain-lain PAD yang sah. Dari target Rp24.819.789.445, realisasinya mencapai Rp104.908.588.917 atau 422,68 persen.
Jika dijumlahkan, total PAD Kutim pada 2025 mencapai Rp550.929.888.094 dari pagu Rp441.156.749.882 atau 124,88 persen.
Syahfur menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang taat memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Ia menyampaikan apresiasi kepada para wajib pajak yang telah berkontribusi dalam menopang pembangunan daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan para wajib pajak yang telah taat membayar pajak. Kontribusi tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Menurut dia, pajak daerah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sumber pembiayaan utama berbagai program pembangunan. Dalam khazanah administrasi negara, pajak kerap disebut sebagai “urat nadi pembangunan”. Yakni sumber daya fiskal yang menghidupi berbagai program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.
Melalui penerimaan pajak, pemerintah daerah memiliki ruang untuk membiayai pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan. Karena itu, Syahfur juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk terus menjaga kepatuhan dalam membayar pajak daerah.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, Bapenda Kutim akan terus berupaya meningkatkan PAD dengan menggali potensi-potensi penerimaan yang masih dapat dioptimalkan. Sekaligus memperbaiki tata kelola pemungutan pajak agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
“Bapenda Kutai Timur terus berupaya meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang ada,” ucapnya.
Jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), capaian Kutai Timur tergolong tinggi, sebagai kabupaten. Kota Balikpapan mencatat pagu Rp1,3 triliun dengan realisasi Rp1,2 triliun atau 88,75 persen. Kota Bontang memiliki pagu Rp382,14 miliar dengan realisasi Rp379 miliar atau 99,21 persen.
Kota Samarinda menetapkan pagu Rp1,2 triliun dengan realisasi sekitar Rp1 triliun atau 91,23 persen. Penajam Paser Utara menargetkan Rp228,21 miliar dengan realisasi Rp164,43 miliar atau 72,05 persen.
Kabupaten Paser mencatat pagu Rp363,68 miliar dengan realisasi Rp288,63 miliar atau 79,36 persen. Kutai Barat menargetkan Rp240,95 miliar dengan realisasi Rp234,43 miliar atau 97,30 persen. Kutai Kartanegara menetapkan pagu Rp953 miliar dengan realisasi Rp592,71 miliar atau 62,19 persen.
Sementara Kabupaten Berau menargetkan Rp400 miliar dengan realisasi Rp324,35 miliar atau sekitar 81,09 persen. Di sisi lain, Kabupaten Mahakam Ulu mencatat capaian sangat tinggi dengan pagu Rp16,47 miliar dan realisasi Rp83,45 miliar atau 506,59 persen.
Bagi masyarakat, angka-angka tersebut bukan sekadar statistik fiskal. PAD merupakan fondasi pembiayaan pembangunan daerah. Sebuah “ikhtiar kemaslahatan” yakni upaya yang diarahkan pada kemanfaatan bersama, yang diwujudkan melalui pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga berbagai layanan publik.
Dengan capaian yang melampaui target, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang terus membaik untuk melanjutkan pembangunan yang manfaatnya kembali dirasakan oleh masyarakat Kutim. (kopi3)
