Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menghadiri kegiatan Bimtek Aswakada.Foto: Habibah/Pro Kutim
JAKARTA – Peran wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia kembali dipertegas agar tidak sekadar menjadi pendamping administratif, melainkan penggerak efektivitas program pembangunan. Penguatan kapasitas dan sinergi antarwakil kepala daerah dinilai krusial dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks di tingkat lokal maupun nasional.
Hal tersebut mengemuka dalam bimbingan teknis (Bimtek) dan silaturahmi Asosiasi Wakil Kepala Daerah (Aswakada) Tahun 2026 yang digelar Brana Angkasa Room, Golden Boutique Hotel Kemayoran, Senin (27/4/2026) malam. Forum ini dihadiri oleh ratusan pimpinan daerah dari seluruh Indonesia, termasuk Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi.
Ketua Umum Aswakada yang juga Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, dalam arahannya menekankan bahwa kolaborasi strategis antara kepala daerah dan wakilnya harus menjadi pilar utama.
“Hasilnya menciptakan pemerintahan yang harmonis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Senada, Analisis Kebijakan Ahli Madya sekaligus Koordinator Asosiasi Pemerintahan Daerah dan Asosiasi DPRD Nasional, Saydiman Marto, selaku narasumber, menjelaskan bahwa peran wakil kepala daerah harus dioptimalkan dalam fungsi pengawasan.
“Wakil kepala daerah adalah mitra utama. Perannya sangat strategis dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan berkesinambungan dan tepat sasaran di lapangan,” ujar Saydiman.
Materi dalam bimbingan teknis kali ini difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, penguatan koordinasi nasional untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Kedua, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ketiga, strategi pengendalian ekonomi lokal, termasuk penanganan isu-isu krusial daerah pascapandemi dan dinamika ekonomi global.
Selain itu, forum ini menjadi ruang evaluasi terhadap kewenangan wakil kepala daerah. Hal ini bertujuan agar organisasi Aswakada dapat lebih adaptif dalam merespons kebutuhan daerah yang terus berkembang.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menyatakan, keikutsertaannya dalam forum ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat jejaring sekaligus menyerap praktik terbaik (best practices) dari daerah lain. Menurutnya, tantangan di Kabupaten Kutim memerlukan sinkronisasi kebijakan yang kuat dengan pemerintah pusat.
“Melalui forum ini, kami saling bertukar pengalaman. Tujuannya jelas, yakni menyerap strategi yang relevan untuk diterapkan di daerah guna meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik,” tutur Mahyunadi.
Ia berharap hasil dari bimbingan teknis ini dapat diimplementasikan secara nyata di Kutim, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat efektivitas program kerja pemerintah kabupaten.
Kegiatan yang berlangsung pada 27–28 April 2026 ini diharapkan mampu memantapkan posisi wakil kepala daerah sebagai instrumen penting dalam mewujudkan visi Indonesia yang maju, berdaya saing, dan harmonis.(kopi10/kopi13/kopi3)
