Jalannya Rakorev TPPS di Ruang Arau Bupati Kutim. Foto: Fathul/Bagus Pro Kutim
SANGATTA — Masalah sanitasi dan infrastruktur dasar menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) Kutai Timur (Kutim) di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Kamis (23/7/2026). Langkah konkrit diambil Pemkab Kutim untuk menuntaskan ribuan rumah warga yang belum memiliki sarana pembuangan limbah layak.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, memberikan arahan tegas kepada instansi teknis untuk tidak menunda pemenuhan infrastruktur sanitasi bagi masyarakat. Menurutnya, kondisi lingkungan dan sanitasi yang buruk merupakan salah satu faktor dominan pemicu stunting.
“Mengenai 1.700 Kepala Keluarga (KK) yang belum memiliki fasilitas jamban sehat, saya minta ini bisa diselesaikan sebelum tahun 2030. Dinas Perkim dan Dinas PU harus bergerak cepat membangun fasilitas septic tank dan bilik sanitasi yang memadai,” tegas Mahyunadi dalam rapat tersebut.
Selain jamban keluarga, Wabup juga menginstruksikan pembenahan fisik sarana kesehatan dasar, mengingat dari 319 Posyandu di Kutim, sebanyak 153 di antaranya masih berstatus menumpang. Ia meminta Dinas PU menyiapkan alokasi pembangunan 50 Posyandu baru, sembari menggandeng sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Menanggapi instruksi langsung pimpinan rapat, Kepala Bidang (Kabid) Permukiman Dinas Perkim Kutim, M Noor, menyatakan kesiapan penuh instansinya untuk mengeksekusi pembangunan sarana sanitasi warga secara bertahap.
M Noor mengonfirmasi bahwa Dinas Perkim siap mengalokasikan dan merealisasikan pembangunan septic tank bagi seluruh KK yang terdata belum memiliki fasilitas tersebut.
“Kami siap merealisasikan pembangunan 1.700 septic tank beserta fasilitas biliknya. Kami akan menyusun perencanaan teknis serta penganggarannya secara cermat agar penuntasan sanitasi masyarakat ini bisa tercapai sesuai target,” ujar M Noor di lokasi rapat.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Dinkes Kutim, Irma Aryani, menyambut baik komitmen eksekusi fisik dari Dinas Perkim. Pihaknya mencatat, persoalan sanitasi terbanyak berada di wilayah-wilayah khusus, termasuk permukiman pesisir seperti di Pulau Miang.
Irma memaparkan bahwa saat ini 87 persen desa di Kutim sudah memiliki kriteria sanitasi yang baik, dengan sisa KK yang tidak memiliki septic tank berada di angka 13 persen.
“Koordinasi dengan Dinas Perkim dan PU sangat krusial. Pada tahap awal ini kita fokuskan untuk 500 unit terlebih dahulu. Dengan komitmen pembangunan dari Dinas Perkim, kami optimistis target cakupan sanitasi layak sebesar 97 persen di Kutai Timur dapat rampung sepenuhnya,” pungkas Irma.(kopi5/kopi13/kopi3)
