Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim Sudirman Latif saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Organisasi se-Kabupaten Kutim. Foto: Hasyim/Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Bagian Organisasi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Organisasi se-Kabupaten Kutim. Mengangkat tema “Pembinaan Reformasi birokrasi” dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim Sudirman Latif mewakili Bupati Kutim di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Senin (5/2/2024) pagi.
Pada kesempatan itu, Asisten Administrasi Umum Sudirman Latif menjelaskan bahwa birokrasi idealnya mampu melaksanakan tugas dan melayani masyarakat bukan sebaliknya dilayani oleh masyarakat. Konsekuensinya adalah pemerintah harus meningkatkan kinerja birokrasi sehingga tercapai birokrasi yang bersih, kompeten dan memiliki kemampuan dalam melayani.
“Kegiatan ini dilakukan sebagai wadah silaturahmi dan juga sebagai salah satu sarana untuk memantapkan komitmen dalam rangka meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya di Kabupaten Kutim,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa birokrasi saat ini perlu loncatan perbaikan, baik dari segi regulasi, proses dan penilaian. Hal itu perlu dilakukan mengingat masih tingginya resistensi terhadap perubahan yang positif.
“Beberapa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel, belum efektif dan efesien dan pelayanan publik belum sepenuhnya memiliki kualitas yang diharapkan,” ucapnya.
Terakahir, ia berharap melalui kegiatan ini, seluruh organisasi perangkat daerah dapat mengetahui dan melaksanakan agenda reformasi birokrasi dengan baik sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur.
Sebelumnya, Kabag Organisasi Setkab Kutim Herwin melaporkan bahwa tujuan diadakannya rakor ini adalah sebagai pertanggungjawaban atas percepatan dan peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah Kabupaten Kutim.
“Adapun narasumber Rakor ini dari Biro Organisasi Provinsi Kaltim, dengan materi pembinaan dan informasi tentang birokrasi yaitu reformasi general dan reformasi tematik. Namun kita akan lebih fokus pada reformasi tematik yang terdiri dari 5 tema yakni penuntasan kemiskinan, digitalisasi administrasi pemerintah, penanganan stunting, penggunaan produk dalam negeri, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi,” singkatnya. (kopi14/kopi13/kopi3)
