Podcast DPPKB Kutim bahas TPK penurunan stunting.Foto: Wahyu/DPPKB Kutim
SANGATTA – Penanganan masalah tengkes (stunting) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini tidak lagi sekadar angka di atas kertas atau prosedur medis di puskesmas. Di garis terdepan, terdapat Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang melakukan kerja-kerja sunyi dengan mendatangi rumah warga satu per satu guna mengubah pola pikir masyarakat demi menyelamatkan generasi mendatang.
Peran krusial para kader ini menjadi sorotan utama dalam diskusi bertajuk “Peran Tim Pendamping Keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting” di Room Podcast Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Senin (6/4/2026) kemarin.
Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kutim, Ani Saidah, menekankan bahwa tengkes adalah ancaman laten bagi kualitas sumber daya manusia. Dampaknya melampaui persoalan fisik atau tinggi badan anak semata.
“Ini adalah fenomena gagal tumbuh yang merusak perkembangan otak dan kecerdasan, yang pada akhirnya membebani kesehatan anak di masa depan. Sebagai isu nasional, penanganannya memerlukan pendekatan yang menyentuh akar masalah, yaitu keluarga,” ujar Ani.
Melalui Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, DPPKB Kutim kini memfokuskan strategi pada aspek pengasuhan. TPK, yang merupakan gabungan dari bidan, kader PKK, dan kader KB, menjadi instrumen strategis untuk memastikan intervensi terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan.
Ani menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjaga kualitas pendampingan melalui bimbingan teknis berkala.
“Mereka bekerja dengan semangat kesukarelaan. Karena itu, dukungan kapasitas dan fasilitas menjadi prioritas kami agar edukasi yang sampai ke masyarakat tetap berkualitas,” tambahnya.
Secara teknis, kerja TPK menyasar empat kelompok rentan: calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca-persalinan, serta balita hingga usia 59 bulan. Pola pendampingan dilakukan secara door to door atau jemput bola.
Meski menjadi ujung tombak, perjalanan para kader di lapangan kerap menemui jalan terjal. Pejabat Fungsional Teknik (JFT) KKB DPPKB Kutim, Sulawati, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar bukanlah medan geografis, melainkan resistensi sosial. Rendahnya kesadaran membuat sebagian warga enggan menerima kunjungan atau hadir ke posyandu.
“Ada kalanya warga menganggap posyandu tidak penting. Di sinilah militansi kader diuji. Mereka harus kreatif, melakukan pendekatan persuasif, hingga berkolaborasi dengan tenaga kesehatan untuk meyakinkan orang tua bahwa kehadiran mereka adalah untuk membantu, bukan menggurui,” tutur Sulawati.
Untuk memecah kebosanan dan rasa enggan masyarakat, inovasi mulai dilakukan di tingkat akar rumput. Posyandu kini diarahkan menjadi ruang yang lebih ramah anak dengan penyediaan fasilitas bermain dan metode edukasi interaktif bagi orang tua.
Keberhasilan menekan angka stunting di Kutim pada akhirnya bersandar pada keterbukaan masyarakat itu sendiri. Sinergi antara kebijakan pemerintah, militansi kader TPK, dan kesadaran keluarga menjadi kunci utama menuju target Generasi Emas 2045.
“Jangan anggap kader sebagai tamu asing. Bukalah pintu, karena setiap edukasi yang mereka bawa adalah investasi untuk masa depan anak-anak kita,” pungkas Sulawati.(*/kopi13)
