Rakor Wasdanas Sekretaris Kabupaten Kutai Timur (Kutim) H Irawansyah, didampingi Kepala Inspektorat Wilayah Kutim Jasrin dan Kepala OPD lainnya, di ruang Media Center, Diskominfo Perstik Kutim. (Wak Hedir Pro Kutim)
SANGATTA – Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional (Rakor Wasdanas) 2020 diselenggarakan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Kamis (3/9/2020) dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri.
Rakor tingkat nasional ini turut diikuti seluruh daerah, tak terkecuali Pemkab Kutim. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur (Seskab Kutim) H Irawansyah mengikuti rapat ini mewakili Plt Bupati dari ruang Media Center, Diskominfo Perstik Kutim. Didampingi Kepala Inspektorat Wilayah Kutim Jasrin, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Seperti Kepala BPBD Syafruddin, Kepala Disperindag Kutim Zaini, Sekretaris DPRD Iksanuddin Syerpi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam kesempatan itu mengatakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang beranggotakan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Daerah, baik Provinsi, Kabupaten/Kota diharapkan dapat saling bersinergi dengan baik.
“Terutama dalam mengawal pemulihan ekonomi nasional. Mengingat tantangan pengawasan saat ini bersamaan dengan pendemi COVID-19 dan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 di 270 daerah,” tegas Tito.
Tito yang mantan Kapolri juga menekankan tiga hal sebagai langkah mengawal pemulihan ekonomi nasional. Yakni, harus ada sikronisasi program antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah tingkat I dan Pemerintah Daerah tingkat II. Sehingga kebijakan yang telah diambil bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya pengawasan harus dilakukan oleh Itwil daerah dibarengi anggaran yang cepat, tepat dan akuntabel.
Ditemui usai Rapat itu, Seskab H Irawansyah kepada awak media menyimpulkan beberapa hal yang menjadi penegasan Mendagri. Diantaranya penyaluran anggaran COVID-19, Pilkada, Dana Desa (DD) maupun Dana BOS.
Menurutnya Kutim termasuk salah satu daerah yang penyaluran anggarannya terserap dengan baik. Terkait dengan anggaran COVID-19 maupun Pilkada. Dibandingkan Daerah Provinsi/Kabupaten lainnya yang ternyata banyak belum terserap dengan baik.
“Di Kutim kita (Pemkab Kutim) salurkan, bahkan dari laporan yang dipaparkan Mendagri tadi, bahwa serapan sudah terserap sesuai dengan yang diharapkan,” ungkap Irawansyah. (hms15/hms3)
