Bupati Ardiansyah Sulaiman menerima Bulletin Bawaslu dari Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul Bachtiar didampingi Ketua Bawaslu Kutim Andi Mappasiling. Foto: Vian Pro Kutim
SANGATTA – Dukungan penuh kepada penyelenggara pemilihan umum (Pemilu), yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam memulai tahapan pemilu 2024 siap diberikan Pemkab Kutim. Tentunya demi suksesnya perhelatan pesta demokrasi tersebut. Hal itu disampaikan Bupati Ardiansyah Sulaiman dalam audiensi dan silaturahmi Bawaslu Kutim bersama Bawaslu Provinsi di ruang kerjanya, Rabu (23/2/2022).
“Pemkab Kutim tentu mendukung penuh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) agar bisa melaksanakan perhelatan pesta demokrasi ini berjalan dengan aman dan lancar. Dukungan tersebut tentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta situasi pandemi yang ada sekarang ini,” jelas Ardiansyah.
Terkait hibah tanah dan kendaraan operasional kepada Bawaslu Kutim, Pemkab masih memperhatikan rekomendasi KPK dan arahan Satgas COVID-19. Sesuai dengan rekomendasi KPK bahwa pengadministrasian asset harus diperbaiki lagi. Sedangkan arahan dari Satgas COVID-19 selama masa pandemi ini, pemerintah daerah belum diperkenankan pengadaan tanah dan kendaraan dinas.
“Kecuali ambulans, kendaraan pengangkut sampah dan pemadaman kebakaran,” jelas Ardiansyah.
Ardiansyah menyarankan agar Bawaslu Kutim menyiapkan dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Sebagai dasar pertimbangan untuk proses hibah dan pengadaan kendaraan operasional tersebut.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kutim Andi Mappasiling menjelaskan, tujuan kedatangannya dan anggota komisioner lainnya adalah meminta bantuan Pemkab Kutim dalam memenuhi kebutuhan operasional Pemilu. Diantaranya gedung Sekretariat, SDM dan kendaraan operasional.
“Kedatangan kami dan tim adalah menyampaikan usulan bantuan untuk operasional Bawaslu. Jauh -jauh hari sudah kita sounding ke pemerintah agar tidak terburu – buru dan bisa diantisipasi,” jelasnya.
Dia menyebut, sampai saat ini pihaknya masih menyewa gedung untuk sekretariat. Selanjutnya untuk SDM yang akan bertugas di Panwascam, pada posisi sekretaris dan bendahara berstatus ASN harus mendapatkan SK penugasan dari bupati.
Sementara itu Ketua Bawaslu Provinsi Kaltim, Saipul Bachtiar menyebutkan bahwa kesuksesan pemilu bukan hanya tanggungjawab penyelenggara, tetapi juga menjadi tugas pemerintah daerah. Untuk menyiapkan dan memfasilitasi tupoksi masing-masing.
“Penyelenggara Pemilu (KPU bersama Bawaslu), berencana memulai tahapan persiapan Pemilu 2024 pada Juni tahun ini. Langkah itu ditempuh menyusul keputusan KPU, BAWASLU, DPR dan pemerintah, soal hari pemungutan suara Pemilu 2024 digelar 14 Februari 2024,” ujarnya. “Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) menyebut, tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara atau jatuh pada Juni 2022,” tambah Saipul. (kopi4/kopi3).
