Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman saat menyampaikan paparan terkait hal-hal penting yang harus diperhatikan Pemprov Kaltim demi sinergi pembangunan. (Fuji Pro Kutim)
SAMARINDA- Pada momen Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kalimantan Timur (Kaltim) untuk 2023 yang digelar di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (20/4/2022), seluruh Kepala Daerah se-Kaltim atau yang mewakili diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa poin penting terkait fokus pembangunan daerahnya masing-masing. Setiap Bupati atau Walikota diberikan waktu maksimal enam menit untuk paparan.
Lantas apa sajakah yang disampaikan oleh Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman di Musrenbang tingkat Kaltim tersebut?. Poin penting pertama yang disampaikan adalah Ardiansyah berharap Pemprov memperhatikan usulan bantuan keuangan Provinsi Kaltim untuk Pemkab Kutim. Disampaikan olehnya bahwa program penting dilaksanakan di Kutim antara lain pembangunan jaringan irigasi, pengendalian banjir, rekonstruksi jalan kabupaten/kota, penyediaan sarana dan prasarana pariwisata.
Selanjutnya meminta agar Pemprov Kaltim memperhatikan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan provinsi. Seperti pembangunan di sekitar daerah aliran sungai (DAS). Dia berharap masalah ini di seriusi oleh Pemprov Kaltim. Kemudian di bidang pendidikan adalah pembangunan ruang kelas baru (RKB) untuk SMA dan SMK. Sebab untuk sekolah level tersebut saat ini menjadi kewenangan Pemprov Kaltim.
“Normalisasi sungai kita harapkan, karena kita ingat baru saja terjadi banjir besar di Kabupaten Kutai Timur,” jelas Bupati yang mengenakan pakaian dinas kemeja warna putih.
Menyadari bahwa Kutim menjadi salah satu penyangga IKN, Ardiansyah berharap pembangunan sentral pemerintahan dan ekonomi inovasi menjadi daya dukung semua pihak. Seperti peningkatan jalan poros regional lintas Trans Kalimantan yang melewati Kutim hingga ke utara.
Sedangkan sebagai upaya pengembangan pariwisata, Ardiansyah menyampaikan kepada seluruh peserta Musrenbang untuk mendukung rencana program pengembangan potensi wisata bahari yang dilakukan oleh Pemkab Kutim. Sebab potensi wisata bahari di Kutim menurut Ardiansyah sangat banyak dan potensial dikembangkan. Hanya saja hingga saat ini belum dikelola secara maksimal.
“InsyaAllah kami akan menyelenggarakan Sail Sangkulirang 2024. Ini mohon dukungan semua pihak baik Pemprov (Kaltim) maupun Pemerintah Pusat. Karena kami menyadari potensi pariwisata Kutim sampai saat ini belum bisa bergerak, dalam artian belum dikelola secara profesional. Sehingga perlu ada semacam sentuhan yang inovatif. Semoga rencana ini menjadi perhatian kita semua,” kata Ardiansyah.
Demi menyukseskan rencana kegiatan dimaksud, Bupati Kutim mengaku sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak sebagai tahap awal. Pertama di Markas Angkatan Laut di Cilandak dan sudah melakukan presentasi dengan hasil berupa dukungan. Selain itu, Ardiansyah menyampaikan bahwa dirinya juga telah bertemu dengan deputi dari Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan investasi. Oleh jajaran kementerian tersebut, Sail Sangkulirang juga mendapat dukungan.
“Nanti secara formal surat dan dukumen akan disampaikan kepada Presiden dan DPR RI,” tambahnya.
Terkait usulan pengalihan status Bandara Tanjung Bara di area tambang milik PT Kaltim Prima Coal menjadi bandara umum juga disampaikan olehnya agar ditindak lanjuti oleh Pemprov Kaltim. Untuk menjadi daya dukung investasi inovatif di Kutim. Sebab rencana pengembangan Bandara Sangkima sudah tertutup oleh BUMN. Terakhir orang nomor satu di Pemkab Kutim tersebut menyatakan mendukung adanya koordinasi seluruh daerah disekitar IKN, guna mengantisipasi persoalan yang mungkin muncul di masa yang akan datang.
“Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan gambaran dalam rangka mendukung pembangunan di Kutim,” tutup Ardiansyah.
Seluruh paparan penting Bupati Kutim lantas dijadikan catatan oleh Kepala Bappeda Kaltim Prof HM Aswin. Khusus Sail Sangkulirang untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan, Aswin menyarankan untuk berkolaborasi dengan Berau. Sedangkan pengalihan status Bandara Tanjung Bara akan menjadi catatan Pemprov dan Dishub Kaltim. (kopi3)
