Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman saat menghadiri Musrenbang Kaltim dan mendantangani berita acara. (fuji pro kutim)
SAMARINDA- Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kaltim untuk 2023 yang digelar di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (20/4/2022) turut dihadiri Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman. Mengusung tema pembangunan “Peningkatan Produktivitas Guna Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat”, Musrenbang ini dibuka langsung oleh Gubernur Kaltim H Isran Noor.
Bupati hadir didampingi Kepala Bappeda Kutim Suprihanto dan Sekretaris Bappeda Kutim Noviari, Kabag Protokol Komunikasi Pimpinan Basuki Isnawan serta beberapa lainnya. Selain para Kepala OPD lingkup Pemprov Kaltim, kegiatan juga diikuti Ketua DPRD Kaltim Makmur, unsur Forkopimda Kaltim, Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kepala Daerah se-Kaltim, beberapa Anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Kaltim, para Sultan kerajaan di Kaltim, tokoh masyarakat, agama pemuda serta pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Bappeda Kaltim, HM Aswin mengatakan pelaksanaan Musrenbang diharapkan menghasilkan keputusan dan rancangan yang nantinya dapat disampaikan kepada Pemerintah Pusat untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023.
“Sebelumnya, kita sudah laksanakan Pra Musrenbang untuk membicarakan permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, serta menyepakati program/kegiatan hingga target dari RKPD 2023, “ ungkap Aswin yang menyebut kegiatan dilaksanakan secara tatap muka maupun daring.
Gubernur Kaltim H Isran Noor sebelum membuka Musrenbang menyampaikan beberapa hal. Dia mengatakan Musrenbang kali ini merupakan forum para pemangku kepentingan pembangunan Kaltim bertemu dan menyampaikan usulan, saran dan pemikiran. Dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
“Sinergi dan kolaborasi menjadi modal penting dalam mewujudkan visi RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Yaitu berani untuk Kalimantan Timur berdaulat. Berdaulat yang saya maksud di sini bukan merdeka, tetapi berdaulat dalam kemandirian pembangunan,” jelasnya.
Dilanjutkan olehnya bahwa 2023 nanti merupakan tahun terakhir RPJMD periode 2019-2023. Dia bersyukur laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia tahun lalu meningkat. Tingkat pengangguran terbuka menurun. Berikutnya penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menurut Isran membutuhkan pengembangan ekonomi di kawasan IKN dan Kaltim melalui kolaborasi tiga kota. Key Performance Indicator (KPI) yang ditetapkan pada Kawasan IKN antara lain Gini Rasio Terendah di Indonesia, PDRB Perkapita setara ekonomi berpendapatan tinggi, tingkat kemiskinan ditargetkan 0 persen pada 2035 dan perumahan layak, aman serta terjangkau sebesar 100 persen. Kemudian tingkat kesejahteraan dapat tumbuh secara berkelanjutan.
“Dukungan yang dibutuhkan antara lain melalui pemindahan IKN maka transformasi ekonomi dapat terwujud, kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia mengalami perbaikan. Serta tingkat kesejahteraan dapat tumbuh secara berkelanjutan,” kata Isran.
Gubernur berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi memajukan Kaltim. Harapan lainnya, dia menginginkan para wakil rakyat di DPR RI dan DPD Ri dapat terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Kaltim yang nantinya bakal menyangkat IKN Nusantara.
Musrenbang Kaltim kali ini juga memberi kesempatan kepada Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memaparkan materi terkait kebijakan pembangunan nasional. Memberi waktu kepada perwakilan Anggota DPR RI untuk menyampaikan program dukungannya, serta penyampaikan program dari 10 Kepala Kabupaten/ Kota se-Kaltim secara bergantian. (kopi3)
