Beranda Kutai Timur Bupati Sampaikan Pertanggungjawaban APBD Kutim 2021

Bupati Sampaikan Pertanggungjawaban APBD Kutim 2021

183 views
0

AS-KB : Bupati Ardiansyah Sulaiman (kanan) bersama Wakil Bupati Kasmidi Bulang (kiri) bersama-sama mengikuti sidang paripurna di DPRD. (Foto Ronall J Warsa Pro Kutim)

SANGATTA – Penyampaian Nota Penjelasan Pemerintah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim pada Kamis (16/6/2022). Ketua DPRD Joni didampingi Wakil Ketua 1 Asti Mazar, memimpin rapat paripurna yang dihadiri 22 anggota DPRD.

Bupati Ardiansyah Sulaiman yang didampingi Wakil Bupati Kasmidi Bulang lantas menyampaikan penjelasan berkaitan APBD 2021 sebesar RP 3,11 triliun dari anggaran pendapatan sebesar Rp 2,82 triliun. Paripurna ke-15 tersebut, hadir pejabat-pejabat terkait dilingkungan Pemkab Kutim dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mendengarkan penyampaian dari Bupati.

Bupati Ardiansyah Sulaiman menyebutkan laporan keuangan pemerintah adalah instrumen pertanggungjawaban Kepala Daerah, dalam pelaksanaan pembangunan di Kutim selama anggaran 2021. Tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutim tahun 2021-2026, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Pendapatan didapatkan dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan yang sah. Adapun realisasi belanja tahun anggaran 2021 sebesar Rp 2,84 triliun dari anggaran belanja Rp 3,08 triliun. Adapun jenis belanja yang dilakukan pemerintah mulai dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer,” terang Bupati.

Serahkan : Ketua DPRD Kutim Joni menerima nota penjelasan pemerintah dari Bupati Ardiansyah Sulaiman. (Foto Ronall J Warsa Pro Kutim)

Bupati Kutim lebih jauh menyebutkan penerimaan pembiayaan direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimiliki pemerintah selama lebih dari setahun. Dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai investasi jangka panjang pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp 165,57 miliar.

Perlu diketahui nilai investasi tersebut terdiri dari investasi jangka panjang non permanen dan investasi permanen. Nilai investasi non permanen sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 sebesar Rp 1,16 miliar. Untuk nilai investasi permanen sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 lalu sebesar Rp 164,40 miliar. (kopi5/kopi3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here