Wabup Kutim Kasmidi Bulang bersama peserta dalam momen penutupan Bimtek Capacity Building gelaran Bappeda Kutim. Foto: Ist
BANDUNG – Dalam momen penutupan Bimtek Capacity Building gawean Bappeda Kutim bekerja sama dengan Kemendagri RI dan Lembaga Pengembangan Kapasitas Pembangunan Daerah (LPKPD), di Grand Ballroom Hotel Savoy Homann, Kamis (15/9/2022) kemarin, Wabup Kutim Kasmidi Bulang menyebutkan bahwa dalam proses perencanaan pembanguan daerah yang terpenting harus paham dan mengetahui siklus pembangunan daerah.
Karena hal ini sesuai amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi Modefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
“Peraturan itu mengacu pola berbasis kinerja. Untuk itu, Pemerintah Daerah diharapkan lebih fokus pada kinerja terukur dan dari aktivitas melalui program kerja yang nantinya mempermudah dalam melakukan pengukuran kinerja. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik,” jelasnya.
Kemudian, dalam mengimplementasikan peraturan itu yang dituangkan dalam SIPD belum maksimal. Ditemukan, masih ada keterbatasan pengetahuan terkait perencanaan program dan kegiatan. Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, penatausahaan serta pelaporan.
“Oleh karena itu, perlu dilakukan penyegaran dalam proses perencanaan dan penganggaran yang berbasis SIPD. Saya mengharapkan dengan dilaksanakannya acara ini menjadi suatu momentum dalam mempercepat proses sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran pembangunan. Sehingga kita mampu meminimalisir gap (celah) antara perencanaan dan penganggaran,” jelas Kasmidi.
Selanjutnya, kepada semua jajaran jabatan fungsional dan perangkat daerah setelah bimtek ini mendapatkan tambahan pengatahuan yang didapatkan. Serta mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam pemuatan proses perencanaan dan penganggaran yang berbasis SIPD.
“Saya yakin integritas dan kualitas tenaga perencana di seluruh OPD bisa bersatu padu. Mulai dari BAPPEDA, BPKAD serta seluruh komponen perencanaan di OPD mampu menjawab segala tantangan dan kendala. Jadi tujuan akhirnya melahirkan perencanaan APBD yang berkualitas bisa terwujud dalam visi misi Menata Kutim Sejahtera untuk Semua,” tegasnya.
Sebelumnya Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan dan Pelaporan Bappeda Kutim Marhadi mewakili Kepala Bappeda menjelaskan, dalam perencanaan diperlukan penyamaan persepsi sehingga visi kabupaten bisa tercapai.
“Karena kita adalah bagian dari visi itu. Jadi apa yang telah didapatkan selama pelatihan ini bisa diimplementasi dengan baik,” terangnya. (kopi13/kopi3)
