Memulai kegiatan Kundapil VI DPRD Kaltim, peserta sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Mars Kutai Timur. (Ronall J Warsa Pro Kutim)
SANGATTA – Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Sulastin bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Noviari Noor, menerima Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan (Kundapil) VI DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Pada kesempatan itu hadir anggota DPRD Kaltim seperti Kaharuddin Jafar, Safuad, dan Agus Aras, beserta pihak Pejabat Pelasana Teknis Kegiatan (PPTK) dari beberapa Perangkat Daerah yang menerima Bankeu (Bantuan Keuangan) Tahun 2023. Acara berlangsung di Ruang Tempudau Kantor Bupati, pada Selasa (29/8/2023) siang.
“Ada beberapa dana bantuan keuangan dari Prov Kaltim, yang tersalurkan pada 10 item kegiatan. Yang akan dijelaskan langsung dari beberapa PD nantinya dalam diskusi yang berlangsung nantinya. Termasuk jika ada permasalahan tentu sudah ditindaklanjuti oleh pihak Inspektorat Wilayah,” tukas Sulastin saat membuka acara.
Sementara itu, Safuad anggota komisi III DPRD Kaltim yang mewakili rekan-rekannya untuk memberikan sambutan. menerangkan jika kunjungan ke Kutim yang dilakukan kali ini berkaitan dengan monitoring Bankeu 2023. Sehingga penting bagi pihak legislatif di Karang Paci Samarinda, untuk memahami alur perihal bantuan tersebut.
“Kita ingin mengetahui langsung dari pihak-pihak perangkat daerah yang menerima bantuan, untuk memaparkan terkait kendala dilapangan maupun progress transfer hingga realisasi,” ungkap anggota Komisi III DPRD Kaltim itu.
Kegiatan lantas mengalir dengan diskusi antara masing-masing pihak, yang kali ini dipandu langsung oleh Kepala Bappeda Kutim Noviari Noor. Membuka diskusi disebutkan mantan Kabag Pembangunan Setkab itu, Kutim mendapatkan Bankeu pada 2023 dengan total nilai Rp32,870 miliar
Adapun kesepuluh item kegiatan itu antara lain, peningkatan jalan poros Desa Kadungan Jaya, pembangunan gertak ulin Pulau Miang, pembangunan jaringan irigasi tata guna air tambak Desa Selangkau, peningkatan kompetensi tenaga pendidik PAUD se-Kutim, pembangunan ruang kelas baru SDN 001 Muara Ancalong.
Diikuti pembangunan embung Desa Saka, peningkatan jalan Guru Besar untuk akses ke fasilitas pendidik, bantuan keuangan untuk penyuluhan pertanian, bantuan keuangan untuk pengawasan kepada Itwil Kutim, dan bantuan keuangan spesifik dana desa.
“Dimana kegiatan tersebut diampu oleh enam perangkat daerah, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tanaman Pangan. Hortikultura dan Peternakan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Inspektorat Wilayah,” terang Noviari Noor.
Lebih jauh Kepala Bappeda Kutim itu menyebutkan, secara garis besar mengenai evalusi progress kinerja yang memasuki triwulan ketiga belum juga tuntas sepenuhnya alias minim. Hal ini dikarenakan pada pertengahan bulan Februari hingga Maret 2023 lalu, perangkat daerah melewati masa perubahan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
“Sehingga terjadi perubahaan penamaan dan fungsi dari suatu perangkat daerah. Semisal Dinas Pekerjaan Umum yang lantas menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, itu mempengaruhi nomeklatur bidang kerja,” ujar Noviari menerangkan garis besarnya pada pihak legislatif. (Kopi5/Kopi3)
