Foto: Miftah Prokutim
SANGATTA — Di balik tumpukan berkas dan hiruk-pikuk pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tengah menyusun fondasi baru bagi manajemen sumber daya aparatur sipil negara. Selama tiga hari, sejak 21 hingga 23 Juli 2025, sebanyak 500 pegawai negeri sipil (PNS) mengikuti Computer Assisted Competency Test (CACT), sebagai bagian dari Tes Penilaian Kompetensi dan Potensi yang digelar di Gedung Belajar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim. Langkah ini bukan sekadar rutinitas administratif. Tes yang berlangsung maraton dalam lima sesi selama tiga hari ini menjadi wujud nyata komitmen Pemkab Kutim dalam menata ulang birokrasi dengan pendekatan berbasis data dan potensi.
“Kegiatan ini merupakan implementasi dari manajemen talenta ASN yang sudah kami jalankan sejak 2023. Tujuan utamanya adalah memastikan kecocokan antara kualifikasi individu dengan jabatan yang diemban,” ujar Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah atau akrab disapa Ancah.
Menurutnya, tes yang telah memasuki tahun ketiga ini merupakan program berkelanjutan. Di tahun pertama, 2023, sekitar 1.000 PNS telah mengikuti tes serupa. Setahun kemudian, jumlah peserta disesuaikan menjadi 500 orang. Tahun ini, angka itu kembali dipertahankan. Dengan target jangka menengah, yakni menjangkau sekitar 3.000 PNS dalam tiga tahun ke depan.
Setiap peserta harus menyelesaikan lebih dari 400 soal dalam waktu 4,5 jam, yang mencakup 22 subtema penilaian. Materi ujian dirancang untuk menguji beragam aspek kompetensi. Mulai dari integritas, komunikasi, hingga manajerial dan kepemimpinan. Penyelenggaraan tes ini melibatkan Pusat Penilaian Kompetensi ASN dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Tim Penilai dari BKN Regional VIII Banjarmasin.
Pada Senin, 21 Juli 2025, sesi pertama dimulai dengan pembekalan dan ujian bagi 100 peserta di sore hari. Hari berikutnya, Selasa, dibagi dalam dua sesi, pagi dan sore, dengan total 200 peserta. Skenario yang sama diterapkan pada hari terakhir, Rabu, hingga seluruh 500 peserta rampung mengikuti ujian.
“Tujuan akhirnya adalah membentuk basis data kompetensi PNS yang komprehensif. Dengan begitu, kebijakan terkait rotasi, mutasi, promosi jabatan, hingga pelatihan dapat dirancang secara lebih terukur,” lanjut Misliansyah.
Lebih dari sekadar menilai kinerja, pendekatan ini menjadi dasar penting dalam pembangunan birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Manajemen talenta bukan lagi sekadar jargon, melainkan kerja teknokratik yang kini dimulai dari bawah, lewat pengukuran kompetensi individual.
“Dengan basis data ini, ke depan kita bisa lebih tepat dalam menempatkan seseorang di posisi strategis, bukan sekadar berdasarkan senioritas atau kedekatan,” tegas Ancah.
Bagi Kutim, kabupaten yang tengah bertumbuh pesat di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pembenahan birokrasi menjadi langkah vital. Dengan kualitas ASN yang terus diasah dan dikalibrasi, Pemkab Kutim bersiap menjadi daerah yang tak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga unggul dalam tata kelola pemerintahan.
Tes ini bukan akhir, melainkan permulaan. Di balik layar komputer, 500 aparatur tengah ditakar bukan hanya karena masa kerja, tapi karena potensi, kapasitas, dan integritas. Kutim sedang bersiap menuju babak baru birokrasi berbasis meritokrasi. Sebuah langkah senyap, tapi strategis. (kopi8/kopi3)
