SAMARINDA – Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim) H Mahyunadi, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, mempercepat digitalisasi, serta mendukung kebijakan strategis nasional berupa program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan itu disampaikan Mahyunadi usai mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Koordinasi Program MBG tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (5/8/2025).
Acara tersebut dibuka secara daring oleh Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud dan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekretaris Provinsi Sri Wahyuni, serta para kepala daerah se-Kaltim, Forkopimda, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha. Mahyunadi hadir mewakili Kutim, didampingi beberapa Kepala Perangkat Daerah (PD) serta sejumlah pejabat teknis lainnya.
“Inflasi di Kutim saat ini masih dalam kondisi stabil dan bisa kita kendalikan dengan baik. Kita juga sampaikan komitmen untuk mendukung percepatan digitalisasi daerah,” ujar Mahyunadi.
Dalam kaitan dengan program MBG yang merupakan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto, Mahyunadi menjelaskan bahwa Kutai Timur telah menyiapkan sebagian besar infrastruktur dasar. Dari total 41 dapur pendukung yang dibutuhkan, sebanyak 11 telah tersedia dan siap menjadi mitra pelaksana.
“Lahan untuk pengembangan juga sudah kita siapkan. Sekarang tinggal melengkapi sisanya,” lanjutnya.
Dia mengatakan, pemerintah provinsi melalui satuan tugas terkait juga sudah menunjuk narahubung untuk mematangkan koordinasi lintas instansi agar program ini berjalan optimal. Mahyunadi menargetkan, ketiga program strategis ini dapat dijalankan secara paralel dalam waktu dekat dengan memperkuat sinergi antarperangkat daerah (PD) di tingkat kabupaten.
Sebelumnya menutup HLM, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dalam arahannya menyatakan, inflasi provinsi saat ini masih 0,23 persen di atas rata-rata nasional. Ia menekankan perlunya penurunan dalam empat bulan ke depan dan mengajak seluruh elemen, termasuk dunia usaha dan industri, untuk turut serta.
“Kita perlu dukungan dari semua sektor, termasuk perusahaan besar, agar bisa menekan inflasi. Salah satunya dengan mewujudkan swasembada pangan. Bahkan industri tambang diminta menyiapkan lahan sawah 100 sampai 200 hektare sebagai kontribusi,” tegas Seno Aji.
Ia juga menggarisbawahi perlunya sinergi lintas sektor, termasuk TNI dan Polri, serta komunikasi intensif antar kepala daerah agar strategi pengendalian inflasi seperti keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga roadmap ketahanan pangan dapat tercapai.
Untuk mendukung TP2DD, Pemprov Kaltim tengah memperkuat infrastruktur telekomunikasi dan mendorong elektrifikasi wilayah. Guna mempercepat integrasi sistem pembayaran digital dan transaksi UMKM.
Namun, progres program MBG di Kaltim dinilai belum maksimal. Wakil Gubernur meminta dilakukan evaluasi menyeluruh agar implementasi ke depan bisa lebih baik dan tepat sasaran.
Dengan sinergi kuat, target ambisius berupa digitalisasi layanan publik, kemandirian pangan, hingga pengendalian inflasi, dinilai bukan hal yang mustahil. Kutim, dalam hal ini, mulai menunjukkan langkah nyata dan terukur untuk menjawab tantangan pembangunan daerah. (kopi4/kopi3)
