SANGATTA – Sabtu (30/8/2025) malam, suasana Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur (Kutim) di Bukit Pelangi, Sangatta Utara tampak berbeda. Di ruang utama, para pemangku kepentingan daerah berkumpul dalam rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pertemuan ini digelar menyikapi dinamika nasional yang berpotensi berimbas ke daerah. Terutama menjelang rencana aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat pada 1–2 September 2025.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, memimpin langsung jalannya rapat yang turut dihadiri Ketua DPRD Kutim Jimmi perwakilan Kodim 0909/KTM Letkol Arh Ragil Setyo Yulianto, Danlanal Sangatta Letkol Laut Fajar Yuswantoro, Kepala Kejaksaan Negeri Kutim Reopan Saragih, serta Wakapolres Kutim Kompol Ahmad Abdullah.
Agenda utama ialah mengantisipasi dampak situasi nasional terhadap stabilitas daerah, termasuk persiapan pengamanan aksi massa dari berbagai aliansi mahasiswa.
Berdasarkan laporan,ada beberapa organisasi mahasiswa dan masyarakat yang bakal menggelar aksi pada 1 September 2025 hingga sehari berselang, unjuk rasa dengan sasaran Kantor DPRD, Kantor Bupati, dan Polres Kutim.
Menyikapi hal itu, aparat gabungan dari Polres, Kodim 0909/KTM, Lanal Sangatta, hingga Satpol PP menyatakan kesiapan penuh mengamankan jalannya aksi.
“Hasil rapat menyepakati sejumlah langkah strategis,” kata Kepala Kesbangpol Kutim Tejo Yuwono yang ikut rakor dimaksud.
Rinciannya, kesatu, pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis, mengedepankan dialog dan empati agar tidak terjadi gesekan di lapangan, dengan hasil yang diharapkan adapah keselamatan dan kedamaian bersama. Kedua, apel siaga digelar pada 31 Agustus di Mapolres Kutim dengan melibatkan seluruh unsur Forkopimda dan instansi terkait, termasuk Damkar serta Dinas Perhubungan. Ketiga, penjagaan objek vital daerah diperketat, mulai dari Mapolres Kutim, Gedung DPRD, hingga Setkab Kutim.
Forkopimda juga menaruh perhatian pada isu lokal yang berpotensi memperbesar eskalasi. Yakni ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan. Faktor ini dinilai rawan memperluas agenda aksi dan menarik partisipasi massa baru. Selain itu, potensi agitasi di ruang digital melalui hoaks dan provokasi juga menjadi perhatian serius.
Rapat yang berlangsung hingga pukul 21.30 WITA itu ditutup dengan kesepakatan memperkuat koordinasi lintas lembaga. Situasi Kutim saat ini relatif kondusif, namun Forkopimda menekankan pentingnya menjaga soliditas aparat dan konsistensi jalur komando agar aksi unjuk rasa berjalan aman dan tertib. Tetap dalam koridor demokratis sesuai arahan Pemerintah Pusat. (kopi3)
