Ketua DPRD Kutim Jimmi saat diwawancarai awak media. Foto : Nasruddin/Pro Kutim.
SANGATTA – Di tengah suasana khidmat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Jimmi, mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan menjadikan momentum ini sebagai bahan refleksi dan evaluasi. Bagi Jimmi, usia dua puluh enam tahun bukan sekadar angka, melainkan waktu untuk menilai sejauh mana daerah ini telah tumbuh menjadi wilayah yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.
“Tangguhnya itu bertahan ya, mudah-mudahan bisa betul-betul optimal, mandiri, dan memiliki daya saing untuk masa depan. Ini kalimat ringkas tapi bermakna dalam untuk menjadi pegangan bersama,” ujarnya saat diwawancara usai menghadiri upacara HUT Kutim di halaman Kantor Bupati, Minggu (12/10/2025).
Politisi yang dikenal vokal dalam memperjuangkan aspirasi daerah ini menyoroti tantangan keuangan yang dihadapi Kutim menjelang tahun 2026. Ia mengingatkan bahwa potensi penurunan dana dari Pemerintah Pusat bisa berdampak pada keberlanjutan pembangunan. Terutama di sektor infrastruktur yang masih menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
“Sekarang masih kita upayakan bagaimana bisa melobi dan membuka mata pemerintah pusat agar melihat kondisi di daerah ini. Kita perlu banyak pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
Menurut Jimmi, penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran perlu ditinjau ulang. Ia menilai, kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan secara kaku di daerah-daerah berkembang seperti Kutim yang masih membutuhkan dukungan besar untuk membangun pondasi ekonomi dan infrastruktur dasar.
“Khusus untuk Kutim, kebijakan efisiensi di sektor infrastruktur itu tidak tepat. Karena pembangunan di sini masih sangat diperlukan,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi ketimpangan alokasi anggaran antara wilayah Kalimantan dan Jawa. Menurutnya, pembangunan di Jawa telah berlapis dan matang, sedangkan daerah seperti Kutim masih berjuang membangun infrastruktur dasar.
“Kalau di Jawa mungkin pembangunan sudah berlapis-lapis, sementara kita di sini baru belasan tahun berjalan. Jadi tidak bisa disamakan,” ungkapnya.
Meski menghadapi tantangan tersebut, Jimmi tetap menatap masa depan Kutim dengan optimisme. Ia menilai, pemerintah daerah terus memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan menyampaikan data dan kondisi riil kepada pemerintah pusat.
“Kita masih optimis, tinggal bagaimana kita menyajikan hal-hal yang relevan agar pusat memahami kondisi daerah,” ujarnya.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, Jimmi menegaskan bahwa penyerapan anggaran masih bisa ditingkatkan. Namun, ia menolak anggapan bahwa pemangkasan anggaran disebabkan oleh rendahnya penyerapan APBD.
“Bukan karena itu, karena mekanisme di daerah berbeda dengan kementerian. Kita tidak bisa bertindak sepihak tanpa melewati prosedur dan kebijakan yang berlaku,” jelasnya.
Selain isu fiskal, Ketua DPRD Kutim itu juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap tenaga kerja lokal. Di tengah keterbatasan anggaran, ia menilai sektor swasta memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Kita berharap sektor swasta tetap semangat menciptakan lapangan kerja dan memperhatikan potensi yang ada, meskipun APBD kita menurun,” tuturnya.
Ia menekankan perlunya kebijakan yang menyeimbangkan pemanfaatan teknologi dengan penyediaan lapangan kerja. Kalau teknologi terlalu canggih tapi banyak pengangguran, menurutnya hal itu tidak linear dengan kondisi sosial Kutim.
“Harus ada rasio yang adil antara teknologi dan peluang kerja,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Jimmi menyerukan semangat kebersamaan dalam membangun Kutim. HUT ke-26, katanya, harus menjadi ajang refleksi, bukan sekadar seremonial tahunan.
“Mari kita jadikan ulang tahun ini bukan hanya seremonial, tapi juga ajang refleksi untuk mewujudkan Kutim yang benar-benar tangguh, mandiri, dan berdaya saing,” pungkasnya. (kopi14/kopi3)
