Kadinsos Kutim Ernata Hadi Sujito. Foto: istimewa
SANGATTA – Langkah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dalam memastikan layanan kesehatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat terus berlanjut. Melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kutim, ribuan warga telah difasilitasi kepesertaannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Kepala Dinsos Kutim Ernata Hadi Sujito, mengungkapkan bahwa hingga tahun 2025, tercatat sebanyak 245.567 jiwa di wilayah Kutim telah memperoleh manfaat dari program jaminan kesehatan tersebut. Fasilitasi kepesertaan ini, menurut Ernata, bersumber dari beragam skema pembiayaan. Ditanggung oleh pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat.
“Peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung melalui PBI Jamkesda APBD Kutim mencapai 84.271 jiwa, PBI Jamkesprov Dinas Sosial Provinsi Kaltim sebanyak 27.954 jiwa, serta PBI JKN Kementerian Sosial RI sebanyak 133.342 jiwa,” jelas Ernata saat ditemui di stand Dinsos Kutim di Pekan Raya Kutim (PRK) Expo, Sabtu (18/10/2025).
Angka tersebut, lanjutnya, menjadi bukti bahwa kebijakan jaminan sosial di Kutim berjalan sinergis antartingkat pemerintahan. Kolaborasi lintas sektor ini memastikan bahwa masyarakat yang kurang mampu tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa harus terbebani biaya.
Ernata menegaskan, pihaknya tidak hanya berperan sebagai penghubung administratif antara warga dan BPJS, tetapi juga aktif melakukan pendataan dan verifikasi. Agar penyaluran bantuan iuran benar-benar tepat sasaran. Upaya ini disebutnya sebagai bentuk tanggung jawab sosial pemerintah daerah terhadap kesejahteraan warganya.
Selain itu, Dinsos Kutim juga berperan menjaga kesinambungan kepesertaan melalui pembaruan data secara berkala. Langkah ini penting agar setiap warga yang telah terdaftar tetap aktif dalam program jaminan kesehatan. Terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pekerja informal.
Dengan capaian tersebut, Kutim menunjukkan komitmen nyata terhadap visi pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Bagi Ernata, memastikan setiap jiwa terlindungi dalam sistem jaminan kesehatan bukan hanya memenuhi target administratif, melainkan wujud pengabdian terhadap kemanusiaan.
“Setiap warga berhak hidup sehat dan mendapatkan perlindungan negara. Kami hanya menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya,” tutup Ernata. (kopi14/kopi3)
