Wakil Bupati Kutim Mahyunadi bersama Kepala BKPSDM Misliansyah usai mengikuti Rakor Kepegawaian BKN. Foto: Irfan/Pro Kutim
JAKARTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, menekankan pentingnya mengimplementasikan strategi pembangunan nasional hingga ke tingkat daerah setelah mengikuti Rapat koordinasi (Rakor) Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Ballroom Lantai L Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Rabu (19/11/2025) yang menghadirkan sejumlah menteri dan pejabat tinggi.
Rakor tersebut, yang melibatkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan perwakilan Komisi II DPR RI, memberikan motivasi kuat bagi Mahyunadi untuk mensinergikan program daerah dengan peluang yang ditawarkan pemerintah pusat.
Mahyunadi mengungkapkan rakor tersebut membahas secara ekstensif masalah pembangunan nasional, target-target, hingga aspirasi Presiden Prabowo Subianto.
“Penjabaran dari beberapa materi itu memang luar biasa dan merupakan motivasi bagi saya, Wakil Kepala Daerah, untuk membangun dan mensinergikan semua strategi pembangunan dengan pemerintah pusat yang ternyata banyak sekali peluang,” ujar Mahyunadi, menyoroti sektor pertanian dan sekolah rakyat.
Salah satu poin penting yang didukung Mahyunadi adalah rencana pelantikan pejabat eselon II yang akan dilakukan oleh Presiden, memungkinkan pergerakan ASN eselon II ke seluruh Indonesia. Meskipun Mahyunadi mengakui ini mungkin dianggap “kemunduran” dari sisi kewenangan pemerintah daerah, ia melihatnya sebagai sebuah kemajuan nasional yang perlu didukung demi kemajuan bangsa secara global.
“Harapannya kita mampu mengimplementasikan, mampu membawa ini ke daerah, kita implementasikan,” tegasnya, menekankan perlunya menemukan “benang merah” antara pembangunan daerah dan Pemerintah Pusat.
Menyambung isu kepegawaian, Mahyunadi menanggapi penekanan dari Kepala BKN mengenai penerapan meritokrasi di daerah. Mahyunadi, yang baru menjabat sembilan bulan, merasa sependapat. Ia mengakui adanya ASN di daerah yang menunjukkan kinerja lamban, yang mungkin disebabkan kurang efektifnya meritokrasi.
“Makanya saya berharap dengan BKPSDM, ke depan seleksi pejabat itu betul-betul mengedepankan profesionalisme dan kemampuan seseorang di tempatnya,” pungkasnya.
Ia berharap tidak ada program daerah yang terhambat karena ketidakmampuan pejabat ASN, mengingat tuntutan masyarakat agar pemerintah “berlari kencang.”
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim, Misliansyah, yang turut mendampingi, menjelaskan hasil rakor berdampak langsung pada manajemen ASN di Kutim, khususnya dalam mendukung program kementerian.
Misliansyah menyebutkan dua kementerian yang realisasinya membutuhkan peran ASN daerah, yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Sosial. Untuk mencapai target pertanian, ASN penyuluh pertanian di Kutim akan dialihkan menjadi tenaga pusat per 1 Januari 2026 mendatang.
Selain itu, Misliansyah mengonfirmasi adanya keterlibatan ASN dalam mendukung program Bidang Sosial melalui Koperasi Merah Putih.
“Koperasi Merah Putih juga nanti akan mengambil ASN-ASN yang ada di daerah,” jelas Misliansyah.
Ia menambahkan bahwa ASN (baik PNS maupun P3K) akan dikondisikan untuk membantu operasional di koperasi desa yang tersebar di kecamatan dan desa.
Sebelumnya kegiatan Rakornas ini dibuka oleh Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah yang menekankan urgensi percepatan reformasi birokrasi sebagai fondasi utama peningkatan kinerja aparatur negara.
“Poin penting reformasi birokrasi yang lebih efektif dan berdampak langsung pada pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik oleh ASN, pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan, serta adaptasi ASN terhadap perkembangan teknologi, demi menjawab tuntutan digitalisasi dan perubahan zaman,” singkatnya.(kopi13/kopi3)
