SANGATTA – Di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), gagasan menghadirkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menopang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tidak seragam. Di sebagian wilayah, fondasi telah ditegakkan dan peralatan mulai berdatangan. Di sudut lain, terutama kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), rencana itu tersendat oleh bentang alam, cuaca, dan keterbatasan akses yang sejak lama menjadi soal klasik pembangunan.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kabupaten Kutim Trisno, menyebut hasil monitoring dan evaluasi Satuan Tugas MBG menunjukkan sejumlah dapur SPPG belum memperlihatkan perkembangan yang memadai.
“Pada monitoring minggu lalu, ada SPPG yang tidak berproses sama sekali dan ada yang berproses tetapi belum optimal. Untuk yang tidak berproses, kami minta klarifikasi dari investor terkait alasannya,” ujar Trisno, Selasa (20/1/2026).
Wilayah seperti Muara Bengkal, Muara Ancalong, Busang, dan Telen menjadi contoh paling nyata. Banjir yang melanda sebelumnya, ditambah kondisi geografis yang berliku dan jauh dari pusat logistik, menyulitkan distribusi material bangunan serta peralatan dapur. Jalan darat yang terbatas membuat proses pembangunan tak ubahnya meniti waktu, bergantung cuaca dan ketersediaan angkutan.
“Karena kendala banjir dan aksesibilitas yang sulit, investor di wilayah tersebut mengajukan permohonan perpanjangan waktu. Ini kami teruskan ke BGN Pusat, namun keputusan
sepenuhnya ada di pusat,” kata Trisno.
Di sisi lain, Satgas MBG juga mencatat adanya lokasi yang sama sekali tak menunjukkan gerak, bahkan tanpa laporan perkembangan. Kecamatan Sandaran, Sangkulirang, dan wilayah sekitarnya masuk dalam kategori ini. Terhadap kondisi tersebut, Satgas mengusulkan langkah tegas berupa roll back atau penarikan kembali penetapan lokasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat.
“Roll back artinya lokasi tersebut ditarik dan akan ditetapkan calon investor baru. Ini dilakukan karena tidak ada progres dan tidak ada laporan,” ujar Trisno menegaskan.
Meski demikian, tidak semua keterlambatan dipandang seragam. Terdapat sembilan titik SPPG yang dinilai belum optimal, namun masih memperlihatkan iktikad baik. Investor di lokasi tersebut telah melakukan pengadaan bahan dan peralatan, lengkap dengan bukti pendukung, serta menyampaikan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan dalam batas waktu tertentu.
“Jika tidak selesai, mereka bersedia di-roll back tanpa penggantian biaya pembangunan,” ucap Trisno.
Satgas MBG Kutim kemudian mengusulkan perpanjangan waktu selama 30 hari kepada BGN Pusat bagi SPPG yang terkendala faktor alam dan geografis. Usulan itu, kata Trisno, masih menunggu keputusan akhir dari pusat.
Sebelumnya, rapat monitoring dan evaluasi Program MBG digelar di Ruang Rapat Diskominfo Staper Kutim, Rabu (14/1/2026). Rapat tersebut dipimpin Trisno dan diikuti secara daring oleh Koordinator BGN Wilayah Kutim Dwi Nur Shinta, perangkat daerah terkait, serta para mitra pelaksana.
Dwi Nur Shinta menjelaskan, rencana pembangunan SPPG di Kutim mencakup 95 titik, terdiri atas 73 titik usulan tahap pertama dan 22 titik lanjutan. Namun pelaksanaan di lapangan masih dihadapkan pada tantangan, terutama di kawasan pedalaman dan pesisir.
“Akses jalan yang belum representatif menjadi kendala utama, terutama dalam distribusi bahan baku dan peralatannya,” katanya.
Di tingkat nasional, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan dapur SPPG sebagai tulang punggung Program MBG. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut sekitar 35.000 SPPG ditargetkan rampung pada 2026 untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Di Kutim, target besar itu kini bergantung pada kemampuan menaklukkan jarak, cuaca, dan kesungguhan para pelaksana di lapangan. (*/kopi4)
