Momen pertemuan rombongan Kejari Kutim menemui Bupati Ardiansyah Sulaiman. Foto: Bahtiar/Pro Kutim
SANGATTA – Tantangan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang memiliki karakteristik geografis luas dan potensi sumber daya alam melimpah memerlukan pengawalan hukum yang presisi. Hal ini menjadi titik tekan dalam pertemuan perdana antara jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur (Kutim) dibawah Kepala Kejari (Kajari) Kutim yang baru Tutuko Wahyu Minulyo dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Rabu (25/3/2026).
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menerima kunjungan silaturahmi Kajari Kutim Tutuko Wahyu Minulyo, di ruang kerja Bupati Kutim. Pertemuan ini menandai langkah awal penguatan koordinasi antara eksekutif dan aparat penegak hukum dalam mengawal stabilitas daerah.
Dalam audiensi tersebut, Ardiansyah memaparkan profil Kutim sebagai salah satu kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Kalimantan Timur. Bentang alam yang beragam mulai dari kawasan pesisir hingga pedalaman diakui menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mendistribusikan pelayanan publik dan menjalankan pembangunan infrastruktur.
“Kutai Timur membutuhkan perhatian dan penanganan khusus di berbagai aspek karena luas wilayahnya. Koordinasi lintas sektoral, termasuk dengan unsur kejaksaan, sangat krusial agar seluruh proses pembangunan berjalan di koridor yang benar,” ujar Ardiansyah.
Selain aspek geografis, Bupati juga menonjolkan peran strategis sektor perkebunan sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Kutim saat ini memegang predikat sebagai pemilik luasan perkebunan kelapa sawit terbesar di Kalimantan Timur.
“Sektor ini tidak hanya menjadi penopang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Tata kelola di sektor agraria dan perkebunan ini menjadi salah satu ruang yang memerlukan pendampingan hukum agar potensi konflik dapat diminimalkan,” tambah Bupati Ardiansyah.
Menanggapi hal tersebut, Kajari Kutim Tutuko Wahyu Minulyo menegaskan komitmen institusinya untuk mendukung penuh program strategis pemerintah daerah. Kejaksaan, menurut Tutuko, akan mengedepankan pola penegakan hukum yang profesional namun tetap humanis.
“Audiensi ini bertujuan mempererat koordinasi. Kami berkomitmen mendukung kemajuan daerah melalui pendampingan hukum yang konstruktif guna memastikan pembangunan di Kutai Timur tetap akuntabel,” kata Tutuko.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut diakhiri dengan diskusi mengenai isu-isu strategis daerah, termasuk komitmen bersama untuk menjaga iklim investasi dan kepastian hukum bagi masyarakat di Tuah Bumi Untung Benua.(kopi7/kopi13/kopi3)
