Ketua DPRD Kutim Jimmi. Foto: Istimewa
SANGATTA – Struktur ekonomi Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinilai masih rapuh akibat ketergantungan yang terlampau tinggi pada sektor ekstraktif dan dana transfer pusat. Pemerintah daerah didesak segera melakukan transformasi ekonomi ke sektor berkelanjutan guna mengantisipasi gejolak fiskal nasional serta dinamika geopolitik global.
Ketua DPRD Kutim Jimmi, mengingatkan bahwa ketergantungan pada sektor pertambangan batu bara dan kebijakan fiskal pusat menempatkan daya beli masyarakat dalam posisi rentan. Jika terjadi kebijakan “kurang salur” atau pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, dampak kontraksi ekonomi akan langsung dirasakan hingga ke tingkat rumah tangga.
“Secara matematis, untuk menumbuhkan satu persen ekonomi dibutuhkan perputaran uang yang sangat besar. Kondisi ini menjadi berisiko tinggi ketika ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih dominan,” ujar Jimmi usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kutim 2027, Selasa (7/4/2026) kemarin.
Selain faktor domestik, Jimmi menyoroti pengaruh dinamika geopolitik terhadap kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara yang kerap berfluktuasi. Ketidakpastian di pasar energi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat sektor-sektor non tambang yang lebih stabil.
Menurut Jimmi, kunci ketahanan ekonomi masa depan Kutim terletak pada maksimalisasi potensi sumber daya alam terbarukan. Sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan harus didorong menjadi motor penggerak utama ekonomi kerakyatan di 18 kecamatan.
“Kemandirian sektor pertanian adalah kunci agar daerah bisa berdiri di atas kaki sendiri saat terjadi guncangan ekonomi nasional. Kita harus belajar dari daerah lain yang mampu menjaga stabilitas meski tanpa dukungan tambang yang dominan,” katanya.
DPRD Kutim juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir dalam pengelolaan keuangan daerah. Alokasi anggaran diharapkan tidak lagi terjebak pada pengadaan aset yang bersifat konsumtif, melainkan lebih diarahkan pada program penguatan ekonomi produktif di lapisan bawah.
Beberapa poin krusial yang ditekankan dalam perencanaan ekonomi ke depan meliputi pengendalian inflasi lewat sinkronisasi pendapatan daerah dengan instrumen kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat. Kemudian transformasi energi dengan mengapresiasi adaptasi teknologi seperti kendaraan listrik, namun tetap memprioritaskan stabilitas penghasilan warga di luar sektor batubara. Selanjutnya kemandirian fiskal dengan memperkuat basis pendapatan asli daerah (PAD) agar penurunan APBD tidak melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal.
Jimmi menegaskan, substansi dari perencanaan pembangunan tahun 2027 harus bermuara pada kedaulatan ekonomi daerah.
“Tanpa diversifikasi sektor usaha yang nyata, kesejahteraan masyarakat akan terus dibayangi oleh ketidakpastian harga komoditas global dan kebijakan anggaran pusat,” tutupnya.(kopi13/kopi3)
