Jalannya Rapat Teknis TPID Kutim bahas Evaluasi Roadmap inflasi dan KAD
Foto: Bagus/Pro Kutim
SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar Rapat Teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Ulin Lantai 2 Kantor Bupati Kutim pada Kamis (6/8/2026). Pertemuan ini berfokus pada perencanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) serta evaluasi dan revisi roadmap pengendalian inflasi periode 2025–2027.
Kepala Bagian Perekonomian Setkab Kutim, Suriansyah, menyampaikan bahwa dari sembilan langkah strategis yang dirancang dalam roadmap pengendalian inflasi, enam di antaranya telah sukses dilaksanakan. Agenda rapat kali ini difokuskan untuk mematangkan tiga langkah tersisa.
“Hari ini kita membahas langkah ke-7 hingga ke-9, yaitu gerakan menanam, kerjasama dengan daerah penghasil, serta pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT),” ujar Suriansyah.
Ia menambahkan, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kutim pada minggu ke-5 Juli berada pada angka terjangkau yakni -3,85. Kendati demikian, fluktuasi IPH tiap minggunya masih terkonsentrasi pada komoditas utama seperti daging ayam ras, beras, dan bawang merah.
Untuk menjaga stabilitas harga, Pemkab Kutim membidik Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk tujuh komoditas pangan pokok, yakni beras, bawang merah, cabai rawit, cabai besar, daging sapi, daging ayam ras, serta telur ayam ras. Langkah KAD menjadi krusial mengingat tingginya kesenjangan antara produksi lokal dan pasokan kebutuhan masyarakat.
“Kebutuhan beras kita mencapai 31.515 ton, sementara kapasitas produksi lokal saat ini baru menyokong sekitar 5.951 ton,” jelas Suriansyah, sembari menambahkan bahwa pendataan pasokan telur ayam ras masih terus dilengkapi.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, menekankan pentingnya pemantauan rutin terhadap pergerakan IPH yang dilaporkan secara nasional setiap pekan.
“Setiap minggu kita terus mengikuti arahan dan informasi nasional. Pergerakan IPH Kutim tergolong stabil, meski kerap mengalami kenaikan menjelang hari-hari besar keagamaan nasional,” ungkap Noviari, yang per 4 Agustus 2026 juga resmi mengemban tugas sebagai Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kutim.
Noviari menegaskan, penguatan sektor ketahanan pangan merupakan pilar utama dalam meredam laju inflasi daerah, sehingga sinergi antar-dinas dan badan teknis perlu terus diperkuat agar program aksi yang tertuang dalam roadmap berjalan optimal.(kopi5/kopi13/kopi3)
