Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab Kutai Timur Poniso Suryo Renggono (Tengah) didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim Novian Noor (kiri) Budi Mulia Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kutim (kanan). Foto: Adi Sagaria Pro Kutim
SAMARINDA – Rapat Koordinasi (Rakor) Kelengkapan Data Kemiskinan Ekstrim tingkat Kalimantan Timur (Kaltim) turut dihadiri pejabat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim, Jumat (19/1/2024). Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Seskab Kutim Poniso Suryo Renggono hadir mewakili Bupati. Ikut hadir mendampingi yakni Kepala Bappeda Kutim Novian Noor, Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Budi Mulia.
Asisten Pemkesra Sesprov Kaltim M Syirajuddin memimpin rakor yang digelar di Ruang Rapat Tepian II Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda tersebut. Pihak Pemprov Kaltim mengundang seluruh Pemkab dan Pemkot yang ada. Masing-masing daerah di Kaltim mengirimkan pejabat Asisten Pemkesra, Dinsos dan Bappeda. Tiga narasumber sengaja dan hadirkan dalam rakor ini. Masing-masing, Kepala Bappeda Kaltim yang menyampaikan materi Pemetaan Kemiskinan Ekstrim di provinsi ini. Selanjutnya Kepala Dinsos Kaltim dengan materi Tiga Strategi Penanganan Kemiskinan Ekstrim di Kaltim. Serta Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kaltim.
Rakor ini membahas Implementasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kaltim. Diakhiri dengan diskusi seluruh peserta kabupaten dan kota. Rakor ini menjadi tidak lanjut pertemuan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dengan utusan Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Mendagri dan Pejabat Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Balikpapan 12 Januari 2024.
Usai mengikuti rakor, Asisten Pemkesra Seskab Kutim Poniso Suryo Renggono menjelaskan hal-hal yang menjadi pembahasan dalam rakor.
“Hasil pertemuan ini adalah upaya pemerintah dalam menekan tingkat kemiskinan ekstrim menjadi nol persen tahun 2024, khususnya di Kalimantan Timur,” kata Poniso didampingi Kepala Bappeda Kutim Novian Noor.
Menurut Poniso, penanganan tingkat kemiskinan ektrim ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Inpres Nomor 4 ini tegas mengamanatkan kepada Kementerian dan Lembaga serta Daerah untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan di seluruh Indonesia pada 2024. Dengan mengambil langkah dan program yang membuat presisi setiap desa. Sehingga bantuan tersalurkan dengan tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjutnya, menurut Poniso, Pemkab Kutim melalui Dinsos berkordinasi dengan Bappeda akan segera melakukan verifikasi dan validasi data warga miskin ekstrim.
“Hasil dari validasi ini akan diberi intervensi-intervensi supaya yang miskin ekstrim itu bisa berkurang secara signifikan sampai dengan akhir tahun 2024. Sesuai target pemerintah secara nasional khususnya di Kaltim. Jadi apa yang dilakukan Kutai Timur adalah melaklukan validasi dan verifikasi untuk mendapatkan data valid,” sebut Poniso yang pernah menjabat Camat Rantau Pulung.
Sementara Kabid Penangangan Fakir Miskin Dinsos Budi Mulia menambahkan, validasi dan verifikasi data miskin akan dimulai di Kecamatan Muara Bengkal dan Muara Ancalong pada Februari 2024 mendatang. Verifikasi dan validasi data warga miskin ekstrim di Kutim akan dilakukan oleh Dinsos. Program ini dimulai pada Februari mendatang. Dilaksanakan oleh Dinsos dengan melibatkan pemerintah kecamatan dan desa. Dinsos akan bekerja sama dengan pihak desa dan kecamatan. Karena merupakan garda terdepan pemerintahan. Berifikasi dan valisdasi data, akan dilaksanakan dengan mendata antara 400 KK di Muara Bengkal dan Muara Ancalong sekitar 500 KK. Sedangkan di Kutim masih sekitar 5900 KK dikategorikan warga miskin ekstrim .
“Jadi dari total 5 ribu KK warga miskin ekstrim di Kutim, terdapat 400 KK di Muara Bengkal dan 500 KK lebih di Muara Ancalong. Makanya dua kecamatan ini menjadi prioritas,” ujarnya kembali merinci data umum yang diketahuinya. (kopi8/kopi3)
