Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat memberikan arahan di Manasik Haji Akbar. Foto: Bagus/Pro Kutim
SANGATTA – Penutupan Manasik Haji Akbar di Halaman Masjid Agung Al-Faruq pada Rabu (5/11/2025) menjadi momentum bagi Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman untuk meluncurkan permintaan tegas yakni melibatkan seluruh masyarakat dalam upaya mencapai target nol Anak Tidak Sekolah (ATS).
Bupati Ardiansyah menekankan bahwa isu ATS, yang sempat menjadi sorotan karena Kutim disebut memiliki angka tertinggi di Kaltim, merupakan tantangan yang harus ditangani bersama. Data awal dari Pusat Data Nasional sempat menunjukkan angka ATS mencapai 13.000 anak.
“Kutim seharusnya tidak punya ATS, karena anggaran pendidikan kita sejak 2019 sudah memadai,” tegas Bupati.
Ardiansyah juga mengungkapkan bahwa kegelisahan terhadap data 13.000 ATS memicu Pemkab dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk segera melakukan verifikasi dan validasi lapangan yang masif. Hasil kerja keras tersebut membuahkan hasil positif yakni angka ATS kini berhasil diturunkan dan divalidasi menjadi sekitar 9.000 anak (data terakhir per Oktober 2025).
Penurunan ini sekaligus memperkuat argumen Pemkab bahwa banyak data yang belum akurat, seperti anak yang terdaftar ATS padahal sudah pindah domisili, melanjutkan pendidikan ke luar daerah, atau bahkan sudah masuk perguruan tinggi, namun belum diperbarui dalam sistem.
Dalam konteks pencanangan program Wajib Belajar 13 Tahun, Bupati memperkuat pesannya yang mengharuskan anak memulai pendidikan dari jenjang PAUD. Beliau menekankan bahwa tidak ada alasan biaya bagi anak di Kutim untuk putus sekolah, mengingat Pemkab telah menanggung biaya dasar seperti seragam dan perlengkapan.
Oleh karena itu, keberhasilan menuntaskan ATS bergantung pada peran aktif masyarakat.
“Kami mohon bantuan masyarakat. Jika menemukan tetangga atau kenalan usia sekolah yang tidak bersekolah, mohon segera laporkan ke Dinas Pendidikan apa masalahnya,” pintanya.
Langkah ini penting untuk memungkinkan pemerintah melakukan intervensi cepat, baik melalui program pendidikan formal, maupun program kesetaraan seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bagi mereka yang terlanjur putus sekolah. Melalui kolaborasi seluruh stakeholder, dari RT, Dinas, hingga masyarakat, Kutim menargetkan segera menihilkan angka ATS, mewujudkan visi pembangunan SDM yang utuh.(kopi5/kopi13/kopi3)
