SAMARINDA – Tahapan krusial dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memasuki fase penilaian substantif. Pada Selasa (25/11/2025), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim, Misliansyah, menjelaskan bahwa rangkaian tes wawancara resmi dimulai dan berlangsung selama tiga hari, 24–27 November 2025. Agenda ini menjadi titik uji penting bagi para aparatur yang tengah berkompetisi merebut posisi strategis di lingkungan Pemkab Kutim.
Pelaksanaan asesmen dipimpin langsung Ketua Panitia Seleksi JPTP yang juga Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim Rizali Hadi. Didampingi Misliansyah, Rizali membuka kegiatan yang dipusatkan di Samarinda itu dengan penekanan pada nilai integritas, objektivitas, dan akuntabilitas. Proses seleksi tahun ini melibatkan tim penilai yang memiliki rekam jejak akademik dan profesional mumpuni, di antaranya Prof Dr H Muhammad Noor dari Universitas Mulawarman, Prof Dr Bambang Irawan dari universitas yang sama, serta Dr Rudiarto Sumarwono yang merupakan Komisioner Pokja Pengawasan Bidang Pengisian JPT Wilayah I.
“Seluruh tahapan disusun transparan dan profesional, serta dapat dipantau publik melalui kanal resmi BKPSDM Kutim,” jelas Misliansyah usai pembukaan asesmen.
Ia menegaskan bahwa seleksi ini merupakan hasil kolaborasi BKPSDM Kutim dengan BKD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yang sejak awal menekankan meritokrasi sebagai dasar pengisian jabatan.
Sebanyak 37 ASN yang telah dinyatakan lolos administrasi kini memasuki tahapan penilaian kompetensi substantif, mulai dari penyusunan makalah hingga wawancara mendalam. Penetapan tiga besar pada masing-masing formasi dijadwalkan pada 3 Desember 2025. Mereka yang masuk daftar akhir akan menjadi kandidat resmi untuk mengisi posisi strategis yang sangat menentukan wajah birokrasi Kutim beberapa tahun mendatang.
Seleksi terbuka JPTP 2025 sendiri diawali pengumuman formasi pada 10 Oktober. Peserta yang memenuhi syarat administratif berhak mengikuti asesmen tiga hari ini. Mereka berasal dari enam formasi penting, yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris DPRD, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala Dinas Kesehatan.
Berikut daftar lengkap peserta yang melaju hingga tahapan wawancara :
A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (5 peserta):
Dr. M.H. Zainal Abidin, S.Hut., M.Si
Islamuddin Rusmin Reka, S.STP., M.Ec.Dev
Muhammad Harun Al Rasyid, S.STP., M.S
Trisno, S.STP
Tristiningsih, S.STP
B. Sekretaris DPRD Kutim (6 peserta):
H. Akhmad Tarmiji, S.Sos., M.M
Hasara, S.H
Hasdiah, S.E., M.Si
Jainuddin, S.E., M.M
Rudi, S.E.
Uleh Juk, M.Pd
C. Kepala Bappeda (6 peserta):
Agussalim H. Muslimin, S.Hut
Andi Nurhadi Putra, S.E., M.M
Januar Bayu Irawan, S.H., M.H
Joni Abdi Setia, S.STP., M.T
M. Apandi, S.E., M.Si
Marhadyn, S.K.M., M.P.H
D. Kepala Dinas PUPR (5 peserta):
Asran Lode, S.T., M.M
Ir. Masrianto Suriansyah, S.T., M.M., IPM., ASEAN Eng., ACPE
Muhammad Jamil Harahap, S.T.
Rudy Ramadhan, S.T., M.M.
Tabrani Aji, S.T., M.M.
E. Kepala Dinas Perkebunan (11 peserta):
Abd. Gani Sukkara, S.P., M.M
Ani Saidah, S.E., MAP
Arbiyah Rustam H.S., S.Hut., MAP
Arief Nur Wahyuni, S.P., M.Sc
E.M. Bennie Hermawan, S.P., M.S.
Sumirat, S.Hut., M.Ling.
Muhammad Salpul Anwar, S.H., M.H.
Pulati, S.P.
Rasyid, S.P., MAP
Sugiyona, S.Hut., M.P.
Sunarayah, S.Hut., M.Si.
F. Kepala Dinas Kesehatan (4 peserta):
Triana Nur, S.Tr.Keb., M.Kes.
dr. Andi Zulkifli, Sp.KJ.
dr. Yuwana Sri Kumiawati, M.Si.
drg. Try Diana Utamy, Sp.KGA.
Total peserta mencapai 37 ASN, akumulasi dari seluruh formasi yang dibuka. Menurut Misliansyah, jumlah tersebut memperlihatkan besarnya animo serta komitmen aparatur Kutim untuk berkompetisi secara terbuka dan profesional.
“Setelah tes penulisan makalah dan wawancara mendalam, publik Kutim tentu menunggu siapa saja yang akan mengisi kursi-kursi penting yang menjadi poros penguatan tata kelola pemerintahan,” tambah Misliansyah yang berharap proses ini menjadi fondasi penting menuju birokrasi daerah yang lebih kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang semakin baik. (kopi3)
