SANGATTA – Di tengah hamparan wilayah yang luas dan berlapis potensi, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menatap sektor pangan dengan kesungguhan baru. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan satu prasyarat mendasar yang selama ini luput mendapat perhatian serius. Ketersediaan data lahan pertanian yang utuh, terpetakan, dan dapat dipertanggungjawabkan hingga ke tingkat desa.
Ardiansyah meminta seluruh pemerintah desa di Kutim segera melakukan pendataan dan pemetaan potensi lahan pertanian, terutama lahan sawah dan padi kering. Langkah ini, menurut dia, bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan fondasi awal bagi kebijakan pangan yang berjangka panjang, terukur, dan berkelanjutan.
“Kita ini daerahnya sangat luas, tapi kalau tidak punya data yang jelas, maka kebijakan pertanian kita juga tidak akan maksimal. Karena itu saya minta tahun ini seluruh desa segera menginventarisasi lahan sawah dan padi kering yang ada,” ucap Ardiansyah.
Ia menilai, selama ini Kutim kerap terjebak pada paradoks wilayah, bentang alamnya lapang, tetapi daya ungkit sektor pertaniannya belum sepenuhnya terolah. Ketiadaan data yang komprehensif membuat pemerintah kesulitan merancang program yang tepat sasaran, mulai dari perencanaan kegiatan, alokasi anggaran, hingga distribusi bantuan kepada petani.
Pendataan lahan, kata Ardiansyah, adalah penopang utama dalam membaca peta kebutuhan dan peluang produksi pangan daerah. Tanpa peta yang cermat, pemerintah berjalan dalam kabut, sementara potensi nyata di lapangan justru terlewatkan.
Untuk memperjelas urgensi itu, Ardiansyah membandingkan kondisi Kutim dengan daerah lain yang secara geografis lebih sempit, tetapi mampu mengelola pertanian secara lebih sistematis karena bertumpu pada data yang rapi dan terstruktur.
“Kukar itu total tanaman padi sawah dan keringnya mencapai sekitar 21 ribu hektare. Kita ini wilayahnya jauh lebih luas, tapi belum bisa menyamai itu. Artinya ada potensi besar yang belum kita garap secara serius,” ujarnya.
Bagi Ardiansyah, ketahanan pangan tidak semata berbicara soal produksi, melainkan juga tentang perencanaan yang berbasis pengetahuan. Data lahan menjadi kompas untuk menentukan arah, agar setiap kebijakan tidak lahir dari perkiraan, melainkan dari kenyataan yang terukur.
Di luar persoalan data, Bupati juga menyoroti regenerasi petani sebagai tantangan sekaligus harapan. Ia mendorong keterlibatan generasi muda untuk tidak memandang pertanian sebagai sektor yang tertinggal. Dengan dukungan teknologi, mekanisasi, dan inovasi, pertanian justru menjelma ruang usaha yang menjanjikan dan bernilai ekonomi tinggi.
“Petani milenial sekarang harus berani turun ke lapangan. Dengan teknologi dan mesin pertanian, mengelola lahan yang luas bisa lebih efisien dan pendapatannya juga sangat menjanjikan,” kata Ardiansyah.
Komitmen pemerintah daerah, lanjut dia, tidak berhenti pada tanaman pangan. Penguatan ekonomi pedesaan juga dirajut melalui sektor peternakan sebagai upaya diversifikasi sumber penghasilan petani. Dalam kerangka itu, Pemkab Kutim menjalin kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kutim untuk menyalurkan bantuan ternak kepada kelompok tani yang membutuhkan.
“Saya sudah berkomunikasi langsung dengan Ketua Baznas. Mereka siap mengirim 100 ekor domba lagi. Kelompok tani silakan segera siapkan data dan kandangnya, karena melalui Baznas prosesnya jauh lebih cepat,” jelasnya.
Ardiansyah berharap, simpul kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok tani, serta lembaga pendukung seperti Baznas dapat mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan yang bertumpu pada kekuatan lokal. Bagi Kutim, peta lahan bukan sekadar arsip, melainkan pintu masuk menuju kemandirian, keberlanjutan, dan daya saing pangan daerah di masa depan. (*/kopi3)
