Teks foto: Kepala BPS Kutim,Widyiantono
SANGATTA – Upaya menata tata kelola data pemerintahan melalui program Satu Data Indonesia (SDI) mulai menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat. Sistem yang dirancang terintegrasi ini membuka jalan bagi publik untuk memperoleh informasi yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai lembaga dalam satu portal yang sama.
Di tengah kebutuhan akan transparansi informasi, kehadiran SDI menjadi simpul penting dalam merapikan lalu lintas data antarinstansi. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat tidak lagi dihadapkan pada perbedaan angka atau informasi yang kerap membingungkan. Data dari berbagai perangkat daerah dihimpun, diverifikasi, lalu disajikan dalam format yang seragam sehingga dapat digunakan bersama.
Bagi masyarakat, keterbukaan informasi semacam ini mempermudah akses terhadap data publik. Sementara bagi pelaku usaha dan kalangan akademisi, ketersediaan data yang tertata rapi memberi pijakan yang lebih kokoh dalam menyusun analisis maupun mengambil keputusan berbasis fakta.
Kepala Badan Pusat Statistik Kutai Timur (BPS Kutim), Widiyantono, menegaskan bahwa SDI merupakan instrumen penting untuk meningkatkan mutu data pembangunan daerah.
“Melalui Satu Data Indonesia, kami memastikan data lebih terstandar, akurat, dan mudah diakses untuk mendukung perencanaan pembangunan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/4/2026).
Widiyantono menjelaskan, perbedaan data yang selama ini muncul antarinstansi sebenarnya bukan persoalan yang ganjil. Perbedaan metode pengumpulan maupun pendekatan statistik sering kali menjadi penyebab lahirnya variasi angka.
“Kalau ada perbedaan data, itu biasa karena tiap instansi punya metode masing-masing. Lewat SDI ini kita samakan supaya bisa dipakai bersama,” jelasnya.
Dalam kerangka implementasi SDI di daerah, peran wali data dijalankan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kutim. Lembaga ini bertugas melakukan koordinasi, verifikasi, serta integrasi data yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah. Melalui proses tersebut, data yang dihimpun diharapkan memenuhi standar yang sama sehingga dapat menjadi rujukan resmi bagi pemerintah maupun masyarakat.
Meski mendorong keterbukaan informasi, pemerintah tetap menerapkan batasan tertentu terkait akses publik terhadap data. Tidak semua informasi dapat dibuka secara bebas, terutama yang berkaitan dengan data sensitif atau menyangkut kepentingan perlindungan privasi.
“Tidak semua data bisa diakses langsung. Ada aturan dalam Keterbukaan Informasi Publik dan prosedur yang harus dilalui, terutama untuk data sensitif,” tambah Widiyantono.
Teks foto: Pelatihan operator Satu Data
Ia juga menekankan bahwa keamanan informasi pribadi menjadi aspek yang tidak dapat ditawar. Sistem pengamanan data harus dijaga secara ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi.
“Keamanan data pribadi harus jadi prioritas dan tidak boleh disalahgunakan. Pengamanan juga melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara agar sistem tetap aman,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kutim, Ronny Bonar Hamonangan Siburian, menilai arus transformasi digital menghadirkan dua wajah sekaligus: peluang dan tantangan. Hal itu disampaikannya usai membuka pelatihan operator portal SDI di Hotel Royal Victoria pada Senin (6/4/2026).
“Transformasi digital membuka peluang besar meningkatkan tata kelola pemerintahan, namun juga menjadi tantangan dalam kesiapan sistem, SDM, dan keamanan data,” ujarnya.
Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan aparatur dalam mengelola portal data terpadu. Pemerintah daerah berharap, dengan tata kelola informasi yang semakin tertata, pembangunan dapat disusun dengan landasan data yang sahih, seragam, dan mudah ditelusuri.
Di tengah derasnya arus digitalisasi, SDI diharapkan menjadi jangkar yang menjaga konsistensi data pembangunan. Sebuah fondasi yang tak hanya mempermudah pelayanan publik, tetapi juga memperkukuh kepercayaan masyarakat terhadap informasi resmi pemerintah. (kopi4/kopi3)
