Bupati Ismunandar didampingi Kapolres Kutim AKBP Teddy Ristiawan, Dandim 0909 Sangatta Letkol Czi Pabeta. (Foto: Fuji Humas)
SANGATTA – Pemkab Kutai Timur (Kutim) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan penanggulangan bencana Karhutla melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ratusan pihak perusahan perkebunan dan pertambangan mengikuti Rakor di ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Kamis (19/9/2019). Rakor tersebut menetapkan seluruh komponen masyarakat termasuk unsur pemerintah dan stakeholder untuk cegah karhutla di seluruh wilayah Kutim.
Ismunandar menyampaikan agar camat se Kutim, stakeholder dan masyarakat diminta untuk adakan apel siaga di kecamatan masing-masing. Dirinya mengatakan kepada camat berikan peran dan kontribusi di wilayah mereka untuk menangani karhutla.
“Jangan kita (tidak antisipasi) walaupun disampaikan oleh Kepala BPBD tadi (nyatakan status) masih siap siaga darurat. Tetapi api bisa muncul dimana-dimana bahkan dengan luasnya Kutai Timur ini, kalau hanya mengandalkan Basarnas, BPBD, dan PMK rasanya tidak sanggup,” katanya.
Ismunandar mengimbau kalau ada perusahaan yang tidak taat berkontribusi dalam penanggulangan bencana karhutla, silahkan laporkan. Ia mengatakan jangan kalau ada masalah ujung-ujungnya semua kena, saatnya ini harus bersama-sama menaklukan karhutla, Karena asap ini sudah mengganggu kota dan penerbangan.
Sebelumnya Ismunandar sudah menerima laporan dari Kongbeng bahwa mereka sudah siap menjaga daerahnya bersama masyarakat peduli api. Dia juga menegaskan untuk semua OPD Kutim juga ikut terlibat tak kecuali satupun untuk penanggulangan Karhutla di Kutim.
Rakor tersebut dihadiri, Wabup Kasmidi Bulang, Seskab Kutim Irawansyah, Kapolres Kutim AKBP Teddy Ristiawan, Dandim 0909 Sangatta Letkol Czi Pabeta dan seluruh OPD terkait serta stakeholder yang diajak untuk berperan memberikan kontribusi dalam penanggulangan karhutla.
Kepala BPPBD Syafruddin mengatakan sebelumnya sudah digelar rapat penanggulangan bencana karhutla di Kutim sudah ditetapkan dan disepakti dalam lima hal yakni pemerintah daerah melalui BPBD Kutim bersama stakeholder terkait siap melaksanakan penanggulangan karhutla pada 2019 ini, setiap satuan kerja pemerintah maupun non pemerintah diwilayah kecamantan melakukan langkah-langkah penanggulangan karhutla diwilayah masing-masing dibawah koordinasi camat, kapolsek dan danramil.
“Kemudian setiap pengusaha yang mengelola kawasan wajib turut serta menangani penanggulangan karhutla diwilayah kerja dan sekitarnya, BPBD Kutim melaksanakan fungsi supervise, monitoring dan evaluasi upaya penanggulangan karhutla di Kutim. Terakhir penetapan status siaga karhutla 2019 berdasarkan pertimbangan objektif oleh instansi terkait,” jelasnya.
Syafruddin mengatakan untuk tahun ini Kutim belum menetapkan status tanggap darurat tetapi tetap siaga darurat. Dengan alasan, kondisi kabut asap yang belum melampaui jarak pandang manusia, dan pengaruh lainnya yang berdampak pada masyarakat Kutim khususnya pengguna jalan.(hms7)
