Bupati Kutim H Ismunandar saat membuka rapat rencana penerapan model multistakeholder partnership untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kutim (Foto: Wak Hedir Humas)
SANGATTA – Sebagai upaya pengentasan kemiskinan dengan cepat, Pemkab Kutim Stakeholder Teken Komitmen Penanggulangan Kemiskinan Model multistakeholder partnership akan diterapkan di wilayah Kutai Timur dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.
Bupati Kutim H Ismunandar yang turut menyaksikan penandatangan menandatangan komitmen bersama itu menilai, rancangan proyek perubahan pelatihan yang diinisiasi Kepala Dinas Sosial Drs Jamiatulkhair ini akan sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan di Kutim. Hal ini diungkapkannya saat membuka rapat rencana penerapan model multistakeholder partnership untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kutim, Rabu (18/9/2019).
“Hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan Kutim mencapai 8,9 persen hingga 9 persen. Namun, bila melihat Program Keluarga Harapan (PKH) hanya sekitar 4-5 persen. Pendatang yang ingin berpenghidupan di Kutim inilah yang menyumbang angka kemiskinan. Karena mereka datang dengan status tanpa pekerjaan, tanpa tempat tinggal dan tidak memiliki penghasilan, otomatis, masuk dalam keluarga miskin,” kata Bupati Ir H Ismunandar MT.
Lebih lanjut, Ismu menuturkan, saat Bupati Isran Noor dulu mengatakan, Kutai Timur tidak ada warga miskin. Banyak yang mengatakan ada, tetangga warga miskin dan akan dibawa ke Kantor Bupati.
“Memang secara absolute, tidak makan nasi setiap hari, memang tidak ada di Kutim. Kategori miskin itu yang harus diketahui secara pasti. Apakah miskin itu tidak memiliki kendaraan atau bagaimana,” kata Ismunandar.
Soal kemiskinan, Ismunandar pun menyinggung soal ditemukannya bayi yang mengalami gizi buruk di Kecamatan Bengalon.
Usut punya usut, orang tua bayi ternyata pendatang yang melahirkan di Kecamatan Bengalon. Tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal, sehingga hidup menumpang dengan keluarga.
“Jadi bukan tidak diperhatikan. Tapi memang baru datang dan belum melapor. Bahkan KTP nya pun masih dari daerah asal,” ungkap Ismunandar.
Penerapan model multistakeholder partnership, yang digagas Kadis Sosial, Jamiatulkhair Daik, diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan di Kutim secara cepat. Menelisik permasalahan kemiskinan dan solusi yang harus dilakukan antara pemerintah dan stakeholder untuk menekan angka kemiskinan di Kutim. (hms15)
