Kepala Distransnaker Kutim Sulisman. Foto: Irfan/Pro Kutim
SANGATTA – Efisiensi anggaran menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam mengawasi penerapan regulasi ketenagakerjaan di ribuan perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.
Kepala Distransnaker Kutim, Sulisman, mengungkapkan keterbatasan anggaran membuat pihaknya belum mampu melakukan kunjungan lapangan secara menyeluruh untuk memastikan penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang rasio tenaga kerja lokal dan nonlokal.
“Dari ribuan perusahaan yang ada di Kutai Timur, kami belum bisa menjangkau semuanya karena adanya efisiensi anggaran. Kami juga sudah mengirimkan surat resmi kepada perusahaan-perusahaan, namun yang memberikan tanggapan baru sekitar seratus perusahaan,” kata Sulisman belum lama ini.
Akibat keterbatasan data tersebut, Distransnaker belum dapat menghitung secara pasti tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan rasio 80:20 yang menjadi program prioritas pemerintah daerah.
Meski demikian, pihaknya tetap berupaya melakukan pembinaan melalui surat edaran, rapat koordinasi, hingga sosialisasi langsung kepada perusahaan yang berhasil dijangkau.
Berdasarkan hasil kunjungan sebelumnya, Distransnaker menemukan bahwa sektor perkebunan masih didominasi tenaga kerja dari luar daerah. Menurut Sulisman, kondisi tersebut dipengaruhi rendahnya minat masyarakat lokal untuk bekerja di pekerjaan lapangan di perkebunan kelapa sawit.
Sementara itu, sektor pertambangan yang selama ini menjadi pilihan utama pencari kerja lokal juga sedang menghadapi perlambatan akibat penurunan kuota RKAB pada sejumlah perusahaan. Kondisi tersebut membuat perusahaan belum banyak membuka rekrutmen tenaga kerja baru.
“Karena itu kami terus mendorong peningkatan kompetensi masyarakat melalui pelatihan di BLK agar tenaga kerja lokal semakin siap memenuhi kebutuhan industri ketika peluang kerja kembali terbuka,” tutupnya.(kopi13/kopi3)
