HARU: Plt Kasatpol PP Kutim Didi Herdiansyah kini sah menyandang pimpinan tertinggi Kepala Satpol PP Kutim. (Foto: Irfan Humas)
SANGATTA-Tuntas sudah penantian panjang Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutai Timur (Kutim) Didi Herdiansyah yang kini naik level menjadi Kepala Satpop PP Kutim. Didi harus menunggu selama delapan bulan sejak Februari ke September untuk berada di pucuk pimpinan garda terdepan keamananan Setkab Kutim itu. Didi baru saja dilantik oleh Bupati Ismunandar bersama 7 orang pimpinan Jabatan Tinggi Pratama (JPT) di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Senin (23/9/2019). Pelantikan ini juga menjadi kado ultah ke 56 Didi Herdiansyah.
Ditemui selepas kegiatan pelantikan, mantan Camat Sangatta Utara itu tidak menyangka jika dirinya masuk dalam daftar nama pejabat JPT yang diambil sumpah. Pria kelahiran Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara (Kukar) 23 September 1963 silam itu yakin jika dirinya terpilih karena ada suatu kepercayaan yang diberikan oleh Bupati Ismunandar dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang untuk bisa mengemban amanah membantu menjalankan roda pemerintahan dalam arti berbuat untuk pemerintah dan masyarakat Kutim. Dirinya pun siap bekerja secara maksimal. Mengingat selama ini, dengan status Plt sebagai Kasatpol PP tentu akan sulit dalam menerapkan aturan dengan tegas.
“Akhirnya hati ini sudah lega. Ibaratnya maju kena mundur kena. Ketika bertindak serba-salah karena berstatus Plt, baik itu untuk internal sendiri maupun dengan eksternal dalam hal ini masyarakat luas. Kewenangan yang diambil terbatas,” ucapnya.
Ditambahkan Didi, selanjutnya setelah resmi menjadi Kasatpol PP Kutim dirinya langsung menatap pekerjaan utama bersama timnya yaitu melakukan sosialiasi penertiban secara menyeluruh, baik itu kepada pedagang kaki lima hingga pengelola tempat hiburan malam dan lain-lain.
“Ketertiban perlahan-lahan sudah mulai berjalan ditingkatan masyarakat setelah kita melakukan penertiban dan imbauan,” katanya.
Didi dalam waktu dekat juga akan melakukan sosialiasi penertiban di lingkup internal pemerintah. Yakni terkait gerakan disiplin ASN dan TK2D.
“Direncanakan mulai 1 Oktober 2019 akan dilakukan gerakan disiplin dalam internal Pemkab Kutim, yakni menyasar ASN dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) dalam hal kedisiplinan kerja pasalnya dari pantauan anggota Satpol PP Kutim, masih ditemukan ASN yang pada hari Rabu atau Kamis sudah menghilang dengan alasan pulang ke luar Sangatta, Selasa baru balik ke tempat bertugas. Kita akan lakukan secepatnya pembenahan internal atau kedalam untuk dapat ditingkatkan,” ujarnya.
Selanjutnya penertiban kendaraan dinas R4 (Roda Empat, Red) yang dibawa oleh mantan-mantan pejabat yang purna tugas. Dalam list kami terdapat 123 unit kendaraan roda empat, yang harus ditarik kembali dari pejabat-pejabat yang purna tugas.
Selain itu pula, penertiban internal lainnya yakni terkait pemborosan alias tidak hemat dalam menggunakan listrik diluar jam-jam kerja. Contoh saja jika ada kantor yang menyalakan listrik secara penuh dalam waktu 24 jam, namun tidak dipergunakan untuk semestinya. Maka hal tersebut akan diberikan peringatan oleh Satpol PP, termasuk dalam urusan bendera merah putih yang tidak diganti dengan yang baru.
“Soal pemborosan listrik, kalau dapat dihemat dalam dua hari yakni semisal mulai Sabtu hingga Minggu, tentu ada beberapa juta dalam satu bulan uang negara yang dapat dihemat dengan baik. Ada puluhan OPD, jika dalam sebulan dapat melakukan gerakan hemat listrik, ada ratusan juta rupiah uang negara yang bisa disimpan untuk membiayai pengeluaran lain yang lebih tepat,” tutupnya. (hms13)
