Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kutai Timur (Kutim), Nasrun tanda tangani komitmen bersama. (Wahyu Pro Kutim)
SANGATTA – Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kutai Timur (Kutim), Nasrun tanda tangani komitmen bersama pegawai Kemenag Kutim wujudkan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM). Momen tersebut dilaksanakan di Aula gedung PLHUT Kantor Kemenag Kutim, Rabu (26/1/2022).
Sebelumnya Kemenag Kutim lebih dulu melaksanakan sosialiasai terkait zona integritas. Diikuti seluruh pegawai Kemenag yang meliputi ASN MIN 1 Kutim, ASN MTs Insan Cendikia, ASN MTs dan MA Nurul Hikmah serta KUA kecamatan zona 1 (Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung dan Bengalon).
Kepala Kemenag Kutim Nasrun ditemui usai kegiatan itu mengatakan, penanda tanganan komitmen menuju WBK dan WBBM tersebut adalah sebagai wujud upaya serius pemberantasan korupsi. Kemenag adalah salah satu instansi yang melayani masyarakat secara langsung, baik di bidang pendidikan, urusan agama. Termasuk haji dan pernikahan di masjid dan lain sebagainya.
“Makanya kami membangun zona integritas, agar sama-sama mewujudkan pemerintahan yang transparan, melayani, dekat dengan publik dan memberikan kemudahan dalam segala aspek,” ungkap Nasrun.
Nasrun menambahkan, dari 10 Kabupaten/Kota, Kemenag Kutim adalah salah satu yang masuk di zona lanjutan untuk penilaian. Sehingga, perlu dilakukan sosialisasi untuk menyamakan persepsi. Saat ini Kemenag Kutim, sedang dievaluasi tingkat Sekretariat Jenderal Kemenag sebagai tahap lanjutan.
“Mudah-mudahan lulus. Kalau ditahap ini (evaluasi Sekjen) kita lulus, berikutnya kita akan masuk di Dirjen Kemenag dan terakhir di Kemenpan RB,” tuturnya.
Menurut Nasrun, semua ini dilakukan untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Pendekatan lain yang dilakukan adalah menekankan bahwa seluruh pegawai adalah abdi masyarakat. Sehingga fungsi peran abdi, memberikan dan harus melayani dengan baik.
“Kita juga punya prinsip transparansi dalam hal anggaran dan memberikan kemudahan,” ucapnya.
Lebih jauh Nasrun menyebut, untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat Kutim, pihaknya telah merancang sebuah aplikasi. Apalagi jarak antar kecamatan di Kutim cukup jauh. Melalui aplikasi secara daring, warga cukup mengirim dokumen maka akan dilayani.
“(Program layanan dengan aplikasi) Ini sudah akan di coba. Contohnya, permohonan pengukuran kiblat, paspor, izin rekomendasi mendirikan tempat ibadah,” ujarnya.
Paling penting permohonan sesuai dengan standart operational procedure (SOP). Apabila lengkap maka akan langsung dilayani. Termasuk pengaduan, konsultasi-konsulatasi nikah, haji, umrah, pelayanan pendidikan. Kemenag Kutim juga membuka link untuk layanan melalui media sosial, seperti Instagram atau Facebook.
Ketua Pantia Pelaksana, Nanang Gazali mengatakan, posisi Kemenag sebagai lembaga yang mengurus umat beragama dan pendidikan sangat strategis. Khususnya untuk menjadi contoh pemberlakukan zona integritas wilayah bebas korupsi.
“Dengan demikian harapannya adalah segenap aparatur Kemenag bersungguh-sungguh untuk menyukseskan pakta dan zona integritas WBK,” ucapnya.
Lebih lanjut dikatakan Nanang, proses pembangunan zona integritas dilakukan berdasarkan peraturan yang baru dilaksanakan. Melalui penerapan program pencegahan korupsi. Terdiri dari 20 item indikator proses dalam zona integritas menuju WBK dan WBBM serta lima pilar nilai kerja. Sebagai implementasi yang akan diukur melalui indikator proses.
Agar komitmen dapat terjaga dalam meraih predikat WBK/WBBM, sambung Nanang, perlu dilakukan pembinaan terhadap satuan kerja (Satker). Dengan mengupayakan, perbaikan, sistem dan prosedur, pemberian fasilitas dan anggaran kedinasan yang memadai. Diadakan pelatihan teknis, pemberian kesejahteraan, kenaikan pangkat istimewa atau lainnya. Mengarah pada tujuan untuk mempersempit peluang melakukan korupsi serta dilakukan pembinaan karakter pegawai melalui pelatihan anti korupsi serta pendekatan spiritual agama. (kopi7/kopi3)
