Beranda Kutai Timur Kutim Respon Positif, Siap Terapkan Strategi Keberlanjutan Yurisdiksi RSPO

Kutim Respon Positif, Siap Terapkan Strategi Keberlanjutan Yurisdiksi RSPO

97 views
0

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dalam diskusi kick off strategi berkelanjutan yurisdiksi gelaran Disbun Kutim. Foto: Rosma Pro Kutim

SANGATTA – Seiring dengan semakin tingginya tuntutan pasar di tingkat global maupun nasional, upaya menuju pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang memastikan bahwa bahan baku minyak sawit dihasilkan melalui praktik berkelanjutan terus gencar dilakukan.

Skema sertifikasi sebagai bukti penerapan praktik berkelanjutan pun telah dikembangkan seperti salah satunya oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden 44/2020 tentang Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Keduanya memiliki sejumlah prinsip dan kriteria untuk mendorong pengelolaan produksi kelapa sawit yang menjamin kelangsungan wilayah bernilai konservasi tinggi (NKT).

Hal ini pun mendapatkan sambutan hangat dan positif dari Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat membuka kegiatan kick off strategi berkelanjutan yurisdiksi, di Pelangi Room Hotel Royal Victoria, Rabu (20/7/2022). Gelaran Dinas Perkebunan (Disbun) Kutim bersama salah satu pemateri yakni Senior Manager Global Community Outreach & Engagement RSPO Imam Akhmad El Marzuq.

Dikatakan Ardiansyah, Kutim harus ikut dalam konsep strategi ini. Ia pun merasa yakin pada hari ini, Kutim akan mencoba masuk dan segera menerapkan RSPO. Karena upaya ini sebagai bentuk perlindungan kepada daerah yang memang menjadikan perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu sektor pendapatan daerah untuk membangun perekonomian Kutim.

“Konsep RSPO ini berbasis yurisdiksi, jadi bisa memberikan kepastian hukum. Untuk itu, kita mampu keluarkan regulasi tingkat kabupaten untuk perusahaan kebun sawit di Kutim. Selanjutnya juga bisa membantu para petani dalam perlindungan swadaya petani yang masuk dalam kelompok taninya. Secara tidak langsung maka kriteria atau nilai produksi sawit standarnya jelas,” tegasnya.

Selain itu menurut Ardiansyah, konsep ini juga menyoal tingkat landscape. Kutim dengan bantuan GIZ di tingkat konservasi sudah masuk ke dalamnya.

“Saya pun sepakat dengan konsep ini untuk perkebunan sawit kita. Untuk itu harus komitmen dan kerja keras dalam membantu para petani kita tentunya juga harus diperhatikan mereka mendapatkan intensif,” ulasnya.

Selanjutnya, jika menelisik dengan tingkat produktivitas perkebunan sawit dari Malaysia, Indonesia masih kalah. Namun menangnya luasan perkebunan khususnya Kutim masih unggul karena sangat luas. Hal ini menjadi pelecut motivasi semua pihak. Maka dari itu dia mengajak semua pihak bersama-sama menjalankan konsep yuridiksi ini. Karena dapat memberikan jaminan kewenangan berdasarkan hukum.

Sementara itu, dalam arahan singkatnya Senior Manager Global Community Outreach and Engagement RSPO Imam Akhmad El Marzuq menegaskan sangat penting dalam memperbaiki kinerja perkebunan sawit secara global, dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial maupun ekonomi. Pasalnya sektor ini menjadi bagian penggerak ekonomi nasional.

“Diperlukan pengelolaan sawit berkelanjutan sangat ditentukan dalam konsep yurisdiksi RSPO. Karena pasar minyak sawit Indonesia menekankan pentingnya praktik pengelolaan sawit berkelanjutan agar tidak mengalami penurunan,” urainya. (kopi13/kopi3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here