Suasana Sosialisasi Netralitas Pemilu. Foto: Ist
SANGATTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 tak lama lagi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kutai Timur (Kutim) semakin memperketat pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri). Penegasan ini disampaikan dalam sosialisasi netralitas pemilu yang berlangsung di Hotel Royal Victoria, Sangatta Utara, pada Senin (19/8/2024).
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kutim Maya Sari, menegaskan pentingnya menjaga netralitas di kalangan ASN, TNI dan Polri sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan demokrasi yang adil dan jujur.
“Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada ASN, TNI, dan Polri mengenai pentingnya menjaga netralitas mereka di tengah masyarakat,” ujar Maya.
Dalam kesempatan tersebut, Maya juga mengungkapkan berbagai potensi pelanggaran yang dapat terjadi di lingkungan ASN, TNI dan Polri. Ia menyebutkan beberapa bentuk pelanggaran yang sering kali tidak disadari, seperti aktif membuat atau menyukai postingan di media sosial yang mendukung salah satu pasangan calon (paslon), serta memberikan komentar yang mengarah pada dukungan politis.
Tak hanya itu, Maya menekankan bahwa keterlibatan aktif dalam kampanye politik, seperti menggunakan atribut paslon, berfoto bersama, atau melakukan orasi dukungan, juga merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip netralitas. Dengan kata lain, semua tindakan yang dapat menimbulkan kesan dukungan kepada salah satu paslon harus dihindari oleh ASN, TNI dan Polri.
Bawaslu Kutim tidak hanya fokus pada netralitas ASN, TNI dan Polri, tetapi juga memperluas pengawasan hingga ke tingkat penyelenggara pemilu di bawahnya, termasuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, dan Desa. Maya mengingatkan bahwa netralitas juga harus dijaga oleh kepala desa dan perangkatnya yang memiliki peran penting dalam proses demokrasi di tingkat lokal.
Pada Pilkada 2024, Bawaslu Kutim berharap agar kesadaran pentingnya netralitas tetap tinggi, sebagaimana yang terjadi pada Pemilu sebelumnya di tahun 2024, tidak ada laporan pelanggaran netralitas di wilayah tersebut.
“Kami berharap kesadaran dan konsistensi untuk menjaga netralitas dapat terus terjaga, sehingga Pilkada 2024 dapat berjalan sukses tanpa hambatan,” ujarnya.
Maya juga menambahkan bahwa sosialisasi semacam ini tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat hubungan silaturahmi antar pihak terkait. Sehingga pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan Pilkada 2024.
“Kami optimistis bahwa dengan kerja sama yang baik, kita dapat menyelenggarakan Pilkada yang bersih dan adil,” tutupnya.
Dengan sosialisasi yang terus dilakukan, Bawaslu Kutim berharap masyarakat juga turut berperan aktif dalam mengawal proses Pilkada. Memastikan setiap tahapannya berjalan sesuai aturan dan menjaga integritas demokrasi di Kutim. (*/kopi3)
