SANGATTA – Sebuah kabar menggembirakan berembus bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kutai Timur (Kutim). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim melalui Wakil Bupati Mahyunadi menyiapkan program bantuan modal usaha tanpa agunan hingga Rp15 juta. Langkah ini diharapkan menjadi tumpuan baru dalam memperkuat ekonomi keluarga, menumbuhkan kemandirian masyarakat, sekaligus menekan angka stunting di daerah.
“Kita siapkan skema agar pelaku UMKM bisa mengakses modal tanpa agunan. Fokusnya adalah pada peningkatan ekonomi keluarga, pencegahan stunting, dan penguatan kemandirian,” ujar Mahyunadi saat membuka Lomba Masak Serba Ikan di Gedung Wanita Bukit Pelangi, Senin (13/10/2025).
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kutim. Program bantuan modal itu rencananya mulai bergulir pada tahun 2026. Skema pendanaan dilakukan melalui penyertaan modal Pemkab Kutim kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kutim. Berdasarkan kajian dan referensi dari daerah lain, nominal penyertaan modal diperkirakan berada di kisaran Rp4 hingga Rp5 miliar.
Namun Mahyunadi menegaskan, bantuan modal tersebut tidak akan dibagikan secara serampangan. Pemerintah, kata dia, menyiapkan mekanisme verifikasi dan validasi faktual untuk memastikan penerima bantuan benar-benar layak.
“Kalau memang layak dan pantas dibantu, baru dibantu. Ini untuk menghindari bantuan salah sasaran,” tegasnya.
Lebih jauh, Mahyunadi menjelaskan bahwa program ini bukan sebatas pemberian modal, melainkan bagian dari strategi besar Pemkab Kutim membangun UMKM yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing. Pemerintah juga menyiapkan pendampingan berlapis melalui kerja sama lintas perangkat daerah.
Dinas Koperasi dan UKM akan menjadi sektor utama pembinaan usaha kecil, sementara Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja akan memfasilitasi pelatihan sumber daya manusia dan peningkatan keterampilan kerja. Sejumlah perangkat daerah lain turut dilibatkan sesuai bidang usaha yang digarap para pelaku UMKM.
Pendampingan itu meliputi pelatihan teknis produksi dan manajemen usaha, pemberian bantuan peralatan sesuai jenis usaha. Pelatihan pemasaran digital maupun konvensional, pendampingan pencatatan keuangan. Serta fasilitasi promosi dan akses pasar.
“Pemberdayaan UMKM bukan hanya soal memberi uang. Kita ingin mereka dibekali ilmu, alat, dan akses pasar agar bisa naik kelas dan bersaing,” ujar Mahyunadi menekankan.
Program ini diharapkan melahirkan ekosistem UMKM yang kuat, berkelanjutan, dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal. Dari dapur rumah tangga hingga geliat ekonomi desa, Pemkab Kutim menaruh harapan besar agar masyarakat mampu berdiri di atas kaki sendiri. Dengan menjadi pelaku, bukan hanya penonton dalam pembangunan daerah. (kopi4/kopi3)
