Wakil Bupati Kutim Mahyunadi saat memberikan sambutan. Foto: Bella/Pro Kutim
SANGATTA — Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi, menegaskan bahwa penyusunan Masterplan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan langkah strategis yang sejalan dengan visi keempat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis digital.
Hal tersebut disampaikan Mahyunadi dalam sambutannya saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Masterplan Infrastruktur TIK Kabupaten Kutim yang digelar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) bekerja sama dengan tim tenaga ahli dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Senin (3/11/2025).
Menurut Mahyunadi, kondisi eksisting saat ini menunjukkan bahwa kesiapan digital Kutim masih belum merata antarwilayah dan antar sektor. Ketimpangan tersebut, ujarnya, bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam memenuhi standar pelayanan publik dan kesiapan menghadapi agenda nasional transformasi digital.
“Perubahan regulasi nasional seperti penerapan SPBE, integrasi data, dan perluasan konektivitas menuntut pemerintah daerah untuk siap dan adaptif. Tanpa perencanaan yang kuat, Kutim berisiko tertinggal dalam pencapaian indikator nasional serta kehilangan peluang dukungan pembiayaan dari pusat,” tegas Mahyunadi.
Ia menjelaskan, visi keempat Kutim berorientasi pada transformasi tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintahan modern, lanjutnya, bukan hanya tentang digitalisasi sistem, tetapi juga menghadirkan layanan yang cepat, mudah diakses, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat hingga tingkat desa.
“Visi ini menuntun kita menghadirkan pemerintahan yang bekerja lebih cerdas melalui pemanfaatan teknologi. Digitalisasi bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan strategis agar Kutim mampu bersaing, memberikan pelayanan publik yang setara, dan memperkuat daya saing daerah,” jelasnya.
Mahyunadi menambahkan, Masterplan tersebut akan menjadi peta jalan (roadmap) yang memandu seluruh inisiatif digital di berbagai sector, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, hingga pelayanan publik agar berjalan dalam satu garis kebijakan yang konsisten.
“Program prioritas seperti internet sekolah, internet desa, digitalisasi layanan kesehatan, literasi digital, hingga penguatan pasar digital harus berada dalam satu kerangka yang sama. Ini juga menjadi bentuk keselarasan Kutim dengan kebijakan nasional dalam Asta Cita Presiden,” ujarnya.
Ia menekankan, dengan adanya Masterplan ini setiap langkah digitalisasi akan memiliki arah tunggal dan ukuran keberhasilan yang jelas. Pembangunan tidak lagi berjalan parsial, melainkan terkoordinasi dan saling melengkapi.
Mahyunadi juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memberikan dukungan berupa data dan informasi yang lengkap, relevan, serta berbasis kebutuhan nyata di lapangan.
“Penyusunan tidak boleh hanya berdasar asumsi. Setiap keputusan harus didukung oleh data yang bisa diverifikasi. Karena tanpa data yang kuat, kebijakan digital kita akan kehilangan arah,” pesannya.
Lebih lanjut, Mahyunadi menyebut bahwa kegiatan FGD kali ini merupakan langkah awal penting untuk menyatukan pemahaman seluruh pihak terhadap arah kebijakan digital Kutim. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang koordinasi dan komitmen bersama agar seluruh program digital di daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin memastikan bahwa transformasi digital Kutim tidak berhenti pada wacana, tetapi benar-benar hadir dalam bentuk layanan publik yang nyata, setara, dan bisa dirasakan hingga tingkat kecamatan dan desa,” tegasnya.
Sebagai penutup, Mahyunadi menyampaikan bahwa dengan memiliki Masterplan Infrastruktur TIK yang kuat dan terukur, Kutim akan lebih siap menghadapi era percepatan layanan publik berbasis teknologi, memperkuat daya saing daerah, serta meneguhkan langkah menuju pemerintahan yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.(kopi12/kopi13/kopi3)
