Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi. Foto: Dewi/Pro Kutim
SANGATTA Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan pentingnya tata kelola data kependudukan yang baik sebagai fondasi dalam perencanaan pembangunan dan penanganan berbagai persoalan sosial, termasuk stunting.
“Siapapun yang datang ke Kutai Timur harus menjadi warga yang berkualitas,” tegas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim Achmad Junaidi saat ditemui awak ProKutim “Apa itu warga yang berkualitas? Pertama, taat asas dalam administrasi kependudukan. Kedua, memiliki data kependudukan yang valid agar bisa diintervensi secara tepat,” sebutnya.
Ia menjelaskan, masih banyak warga yang belum memahami pentingnya memiliki identitas kependudukan lengkap, seperti Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan pelaporan kematian. Padahal, kelengkapan data tersebut berpengaruh langsung terhadap akurasi data pembangunan.
“Banyak ditemukan di lapangan, terutama di wilayah barakan-barakan atau permukiman padat, warga yang belum tertib administrasi kependudukan. Ini yang nanti kita intervensi satu per satu,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut juga berdampak terhadap pendataan keluarga berisiko stunting.
“Data keluarga berisiko stunting yang rendah bukan berarti angka stuntingnya rendah. Bisa jadi datanya belum lengkap karena pendataan belum berjalan optimal,” jelasnya.
Untuk memperkuat kesadaran masyarakat, DPPKB berkolaborasi bersama Disdukcapil Kutim akan menggencarkan sosialisasi lintas sektor, termasuk melalui program Podcast Cap Jempol Stop Stunting yang dijadwalkan pada 7 November 2025mendatang. Kegiatan ini akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga perwakilan organisasi perempuan.
“Saya akan undang para tokoh untuk berbicara di podcast nanti, agar mereka bisa ikut menyadarkan warga betapa pentingnya identitas dan data keluarga,” katanya.
Achmad Junaidi juga menekankan bahwa kolaborasi antarsatuan kerja perangkat daerah (OPD) menjadi kunci keberhasilan. “Kolaborasi ini ibarat mata rantai yang saling berhubungan. Tinggal bagaimana OPD mau terbuka dan bekerja sama,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur telah menegaskan pentingnya kerja kolaboratif dalam pelaksanaan program Cap Jempol Stop Stunting. “Kalau data by name by address tentu tidak bisa dibagikan sembarangan karena bersifat rahasia. Tapi data agregat bisa digunakan untuk perencanaan lintas sektor,” jelasnya.
Menutup keterangannya, ia menegaskan bahwa kualitas program pembangunan sangat bergantung pada kualitas data.
“Perencanaan yang baik berawal dari data yang baik. Kalau sumber datanya tidak baik, maka hasil programnya pun tidak akan tepat sasaran, meskipun programnya bagus,” pungkasnya.(kopi15/kopi13)
