SANGATTA – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) berupaya meramu langkah yang lebih terukur agar ritme pembangunan daerah tidak terhenti. Upaya tersebut mengemuka dalam Konsultasi Publik Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kabupaten Kutim, Rabu (4/3/2026).
Forum ini mempertemukan berbagai unsur pemangku kepentingan daerah. Hadir Ketua DPRD Kutim Jimmi bersama sejumlah anggota legislatif dari daerah pemilihan Kutim, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para camat, akademisi, tokoh masyarakat, hingga perwakilan generasi muda. Pertemuan tersebut menjadi ruang tukar pikiran untuk merumuskan arah pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Dalam forum itu, Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim) Mahyunadi yang hadir mewakili Bupati menegaskan bahwa kebijakan efisiensi dari Pemerintah Pusat tidak boleh disikapi sebagai penghambat pembangunan. Sebaliknya, situasi tersebut mesti dipandang sebagai kesempatan untuk menata ulang cara kerja pemerintahan agar lebih efektif dan terarah.
“Kita harus bekerja lebih cerdas, bukan hanya bekerja keras. Setiap program harus jelas dampaknya, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Mahyunadi.
Ia menilai, keterbatasan anggaran justru dapat menjadi titik balik untuk memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan daerah. Setiap perangkat daerah diminta menimbang dengan cermat program yang diajukan, memangkas kegiatan yang tidak mendesak. Sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah belanja daerah berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan.
Dalam kerangka itulah Konsultasi Publik tentang rancangan awal RKPD 2027 diarahkan lebih menitikberatkan pada program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Belanja produktif, seperti pembangunan infrastruktur dasar, sektor pendidikan, layanan kesehatan, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan ekonomi kerakyatan, tetap ditempatkan sebagai poros kebijakan.
Mahyunadi juga menekankan pentingnya memperluas sumber pembiayaan pembangunan. Ia mendorong perangkat daerah tidak semata bergantung pada transfer anggaran pusat, melainkan aktif menjajaki peluang pendanaan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga Pemerintah Pusat. Selain itu, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Serta kerja sama dengan dunia usaha dan para pemangku kepentingan lainnya perlu diperluas.
“Jangan hanya bergantung pada transfer pusat. Kita harus kreatif membuka peluang, menjalin komunikasi dengan kementerian, dan memastikan program daerah selaras dengan prioritas nasional agar peluang dukungan anggaran tetap terbuka,” ujarnya.
Sinkronisasi kebijakan daerah dengan agenda pembangunan nasional juga dipandang sebagai langkah penting. Program seperti penurunan stunting, pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, hingga penguatan ketahanan pangan disebut sebagai bidang yang memiliki irisan kuat dengan prioritas Pemerintah Pusat.
Menutup arahannya, Mahyunadi menegaskan bahwa semangat kolaborasi dan inovasi harus terus dipelihara agar pembangunan daerah tidak kehilangan daya gerak. Ia optimistis, melalui perencanaan yang matang dan kerja yang cermat, Kutim mampu menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kendati berada dalam pusaran kebijakan efisiensi anggaran.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kutim, Januar Bayu Irawan, menjelaskan bahwa rancangan kebijakan belanja dalam RKPD 2027 disusun dengan pendekatan yang lebih fokus dan terukur.
Menurutnya, arah kebijakan tersebut mencakup 15 prioritas utama. Di antaranya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemenuhan mandatory spending, pembangunan infrastruktur konektivitas jalan dan pelabuhan, serta pengembangan infrastruktur strategis untuk menopang diversifikasi ekonomi daerah.
“Selain itu, belanja daerah juga diarahkan untuk intervensi penurunan angka kemiskinan, pengendalian inflasi,” sebutnya.
Termasuk percepatan penurunan stunting, reformasi birokrasi, penguatan sektor UMKM, hingga peningkatan produksi pertanian dalam arti luas serta sektor perikanan. (kopi4/kopi3)
