Teks: PLTS yang menjadi solusi sementara dari pemerintah untuk mengatasi masalah desa yang belum tersetrum listrik PLN. (Ist)
SANGATTA – Di tengah geliat pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang kian merata, masih ada lima belas desa di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang hingga kini belum menikmati aliran listrik dari PLN. Data per November 2025 mencatat, desa-desa tersebut tersebar di enam kecamatan, dengan total ribuan jiwa yang masih bergantung pada sumber energi alternatif. Sebagian di antaranya kini tengah dibangun fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal maupun sistem rumah surya individu (Solar Home System/SHS).
Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Kutim Arief Nur Wahyuni, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mempercepat pemerataan akses energi. Khususnya di wilayah terpencil dan sulit dijangkau jaringan PLN.
“Upaya percepatan elektrifikasi terus kami lakukan bersama Dinas ESDM Kaltim dan dukungan Pemerintah Pusat. Beberapa desa sudah memiliki PLTS komunal, sementara lainnya sedang dibangun sistem listrik tenaga surya tersebar,” ujar Arief melalui pesan Whats App, Selasa (4/11/2025).
Sebagian desa belum berlistrik PLN, namun sudah mendapat penerangan energi surya seperti Desa Pulau Miang Kecamatan Sangkulirang dan dua desa di Kecamatan Sandaran yakni Desa Tadoan dan Sandaran telah memiliki PLTS komunal yang dibangun melalui program Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Kaltim sejak 2018 hingga 2021. Khusus PLTS di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran ada di dua lokasi berbeda. Satu PLTS di Sandaran Nyanyi dan kedua berada di Labuan Bilik.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen agar seluruh desa mendapatkan akses energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di beberapa titik, pembangunan PLTS tersebar sudah dimulai tahun ini dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat,” tutur Arief.
Saat ini, dua desa yakni Tanjung Mangkalihat di Kecamatan Sandaran dan Long Poq Baru di Muara Ancalong tengah menjadi fokus pembangunan PLTS tersebar/SHS. Masing-masing dibangun oleh Dinas ESDM Kaltim tahun 2025 dengan kapasitas 100 dan 125 unit sistem surya rumah tangga. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menurunkan ketimpangan energi antar wilayah sekaligus memperkuat kemandirian energi pedesaan.
Arief menambahkan, tantangan utama pembangunan listrik di daerah pelosok Kutim terletak pada akses geografis dan biaya infrastruktur yang tinggi. Namun, pemerintah tidak berhenti mencari solusi terbaik agar masyarakat di seluruh penjuru Kutim dapat merasakan terang yang sama.
“Listrik bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi pondasi utama bagi kemajuan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi warga desa,” tegasnya.
Dengan langkah bertahap melalui energi baru terbarukan, Pemkab Kutim berharap tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam menikmati cahaya pembangunan. Pemerataan listrik menjadi simbol nyata dari semangat keadilan energi di bumi etam. (kopi3)
