Januar Bayu Irawan saat diwawancarai setelah dilantik sebagai Kepala Bappeda Kutim. Foto: Nasruddin/Pro Kutim
SANGATTA – Januar Bayu Irawan resmi dilantik sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Rabu (17/12/2025). Sebelumnya, Bayu menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Kabupaten Kutim.
Usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutim Tahun 2025, Bayu menegaskan bahwa prioritas utama Bappeda adalah mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutim, termasuk merealisasikan 50 program unggulan yang telah dicanangkan dalam upaya mewujudkan Kutim menjadi daerah yang tangguh, mandiri dan berdaya saing.

“Fokus kita adalah mewujudkan visi dan misi Bapak Bupati sesuai RPJMD, terutama 50 program utama Bapak Bupati dan Wakil Bupati,” ujar Bayu kepada Pro Kutim usai pelantikan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai oleh satu perangkat daerah saja. Karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
“Sesuai pesan Bapak Bupati, satu perangkat daerah (PD) tidak mungkin bekerja sendiri. Kita harus kolaboratif, baik antar-PD, masyarakat, maupun dengan pihak perusahaan,” tegasnya.
Bayu juga menyoroti tantangan keterbatasan anggaran daerah, termasuk kondisi defisit serta pengurangan alokasi APBD dari pemerintah pusat. Situasi tersebut, kata dia, menuntut Bappeda untuk lebih cermat dan inovatif dalam menyusun perencanaan.

“APBD kita terbatas. Jadi kita harus benar-benar pintar dalam merencanakan. Kalau tidak, dengan dana yang sedikit, tentu hasilnya tidak akan optimal. Ini menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi kami,” jelasnya.
Selain persoalan fiskal, Bappeda Kutim akan memberi perhatian serius pada agenda transisi ekonomi. Ketergantungan Kutim terhadap sektor batu bara yang bersifat tidak terbarukan dinilai perlu segera diantisipasi melalui penguatan sektor-sektor ekonomi alternatif.
“Kita harus berpikir jauh ke depan. Selama batu bara masih ada, kita dorong untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Sehingga ketika nanti ada kebijakan penghentian dari pemerintah pusat, Kutim sudah siap,” paparnya.
Terkait dinamika dan kritik publik terhadap kinerja Bappeda, Bayu menegaskan pihaknya terbuka terhadap masukan selama bersifat konstruktif.

“Pemerintah tidak mungkin anti kritik. Justru dari kritik yang membangun itulah kita bisa berkembang dan memperbaiki diri,” katanya.
Terakhir, Bayu berharap dukungan seluruh elemen masyarakat dapat terus terjaga agar perencanaan pembangunan Kutim benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat. Ia optimistis, dengan kolaborasi yang kuat dan perencanaan yang matang, Kutim mampu melangkah menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. (kopi14/kopi13/kopi3)



































