Wakil Bupati Mahyunadi mengenakan pakaian muslim di Bukber KKSS berbagi cerita tentang isu-isu di Kutim. Foto: Irfan/Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah berupaya mewujudkan janji kampanye pembangunan sekolah berasrama (boarding school) di tengah keterbatasan anggaran daerah. Sebagai langkah solutif, pemerintah daerah kini menjemput bola program “Sekolah Rakyat Berintisan” dari pemerintah pusat yakni Kementerian Sosial (Kemensos) RI guna memastikan anak-anak di wilayah pedalaman tetap dapat mengenyam pendidikan 12 tahun.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mengungkapkan bahwa rencana awal pembangunan boarding school menggunakan APBD murni sulit direalisasikan akibat dinamika anggaran yang ada. Namun, peluang baru muncul melalui program Sekolah Rakyat yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
“Anggaran kita memang terbatas untuk membangun dari nol, tetapi alhamdulillah pemerintah pusat membuka peluang untuk program Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Setelah kami kejar ke Jakarta, peluang itu terbuka untuk Kutim,” ujar Mahyunadi di kegiatan buka puasa bersama (Bukber) bersama Ormas Paguyuban Badan Pengurus Daerah Keluarga Kerukunan Sulawesi Selatan (BPD KKSS) Kutim disaksikan Ketua BPD KKSS Kutim Suharman Chono dan pengurus terkait serta warga KKSS yang hadir di Cafe Teras Belad, Jumat (27/2/2026).
Ditambahkan Mahyunadi, syarat utama untuk mendapatkan dukungan pusat tersebut adalah kesiapan daerah dalam menyediakan infrastruktur awal. Pemerintah pusat nantinya akan menanggung seluruh fasilitas pendukung serta biaya proses belajar-mengajar.
Untuk mempercepat implementasi, Pemkab Kutim bersama Dinas Sosial (Dinsos) telah melakukan tinjauan lapangan terhadap aset-aset gedung yang pemanfaatannya belum maksimal. Mahyunadi menyebut salah satu gedung yang akan dioptimalkan adalah Gedung Kehutanan di Kampus STIPER yang selama ini belum terisi penuh.
“Kami mengonsolidasikan penggunaan beberapa gedung, sehingga ada satu gedung yang akhirnya kosong. Gedung inilah yang rencananya akan kita jadikan sekolah rakyat berintisan untuk masyarakat,” tuturnya.
Selanjutnya, keberadaan sekolah berasrama ini dinilai krusial bagi geografis Kutim yang memiliki banyak wilayah pedalaman. Selama ini, banyak siswa lulusan SD di desa-desa terpencil kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP atau SMA karena ketiadaan fasilitas pendidikan yang dekat dengan tempat tinggal mereka.
Mahyunadi menjelaskan, banyak anak pedalaman yang ingin bersekolah di kota namun terkendala biaya tempat tinggal. Dengan konsep Sekolah Rakyat Berintisan ini, siswa tidak hanya mendapatkan akses pendidikan, tetapi juga asrama untuk menginap.
“Kita targetkan sekolah ini bisa menerima siswa dari jenjang SMP hingga SMA. Harapannya, pada tahun ajaran baru ini program tersebut sudah bisa berjalan dan disetujui pusat,” kata Mahyunadi.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi permanen agar tidak ada lagi anak-anak di Kutim, terutama di pelosok, yang putus sekolah. Target utamanya adalah pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang merata di seluruh wilayah Kutim.(kopi13/kopi3)
